SOLO – Nama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kerap dibawa-bawa pada persoalan hukum pagar laut dalam perairan Tangerang. Banyak pihak menyatakan pagar laut terpasang di area era kepemimpinan Jokowi.
Menurut Jokowi, yang penting adalah proses legalnya atau prosedur legalnya dilalui betul atau tidak ada untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) atau HGB pada kementerian.
“Proses dilalui dengan baik atau tidak. Tak belaka pada Tangerang, Bekasi, Sidoarjo, yang mana paling penting cek,” ujar Jokowi di tempat Solo, hari terakhir pekan (24/1/2025).
Menteri Kelautan kemudian Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengakui kerap mendapat pertanyaan tentang siapa sosok pemilik pagar laut sepanjang lebih tinggi dari 30 km dalam perairan Tangerang. Kepolisian pada waktu ini masih melakukan penyidikan berhadapan dengan keberadaan pagar laut tersebut.
Pihaknya sudah pernah mengantongi sosok yang digunakan mendalangi pagar laut. Hanya, ia tak mengungkapkannya lantaran masih perlu klarifikasi.
“Ya, memang sebenarnya tuntutan dari rakyat inginnya hari ini diusut, disegel, besok juga dengan segera ketahuan, tapi tiada mudah juga dikarenakan kami mendapat beberapa petunjuk,” kata Trenggono di rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
“Tapi tentu kan juga harus dipanggil, ditanya, apakah yang bersangkutan betul melakukan itu dan juga seterusnya,” sambungnya.
Menurut dia, permintaan keterangan itu menjadi bagian penting, apalagi KKP memiliki keterbatasan di pengawasan ruang laut.
Baca Juga: SCOPE: Pagar Bambu pada Perairan Tangerang yang dimaksud Bikin Gaduh
