DKI Jakarta – Kebijakan Derajat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali bermetamorfosis menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Sektor Bisnis yang dijalankan di dalam Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang lebih tinggi fleksibel juga realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN perlu menyesuaikan dengan kondisi ke lapangan agar tidak ada menghambat daya saing lapangan usaha nasional di berada dalam persaingan global yang mana semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, lapangan usaha kita malah mampu kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo di hadapan para pelaku bisnis lalu pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar menggalang pertumbuhan bidang pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Level Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi substansi baku, tenaga kerja, serta langkah-langkah produksi dari pada negeri yang mana digunakan di sebuah komoditas atau jasa. Semakin tinggi nilai TKDN, artinya semakin sejumlah elemen lokal yang dimaksud terlibat di pembuatan barang tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen pada negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang juga jasa
Salah satu tujuan utama kegiatan TKDN adalah memberdayakan sektor pada negeri agar lebih banyak kuat serta kompetitif. Sehingga, pemerintah telah lama menetapkan batas minimal TKDN yang mana harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan kondisi Bobot Manfaat Korporasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang kemudian jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, teristimewa bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman kemudian hibah.
Penerapan TKDN menyebabkan sejumlah manfaat. Selain membantu menurunkan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga menerima lebih banyak berbagai tenaga kerja, menghemat devisa negara, juga meningkatkan daya saing item lokal. Pengaplikasian produk-produk pada negeri bukanlah hanya saja mengenai kepentingan ekonomi, tapi juga mengenai mendirikan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang dimaksud disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri tidak semata perihal hitungan atau regulasi. Hal ini menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan lalu teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tiada belaka menggerakkan sektor untuk memenuhi target bilangan tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi sistem ekologi sektor lokal agar bertambah serta mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
