Rupiah Terendah Sejak Krismon 1998, Bagaimana Nasibnya ke Depan?

JAKARTA – Skor tukar rupiah belakangan ini mengalami pelemahan seiring dengan tekanan dalam pangsa keuangan. Bank Indonesia ( BI ) mencatat pada Hari Jumat (28/2) rupiah ditutup pada Rp16.596 per dolar AS, yang tersebut merupakan rekor terburuk sejak tahun 1998.
Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan, pelemahan rupiah dikarenakan adanya perasaan khawatir pemodal melawan peperangan dagang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini menegaskan akan mengenakan tarif impor terhadap Meksiko serta Kanada yang tersebut sebelumnya sempat ditunda.
“Dikhawatirkan kedua negara yang dimaksud akan melakukan retaliasi juga menyulut peperangan dagang,” kata Lukman, diambil Hari Sabtu (1/3/2025).
Walau dikonfirmasikan Trump bahwa 25% tarif terhadap Kanada serta Meksiko akan sesuai jadwal, namun menurut Lukman segalanya masih terbuka untuk negosiasi. Dengan begitu, tekanan akan menurunkan juga kegelisahan pemodal akan terjadinya pertempuran dagang dapat berkurang.
Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso sebelumnya mengungkap bahwa pada akhir hari Kamis (27/2) rupiah ditutup Rp16.445 per dolar Negeri Paman Sam dengan Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun naik ke 6,88%. Sementara DXY menguat ke level 107,24 dan juga Yield UST (US Treasury) Note 10 tahun turun ke 4,260%.
Kondisi ini berlanjut hingga pada pagi hari Hari Jumat pada mana rupiah dibuka pada Rp16.520 per dolar Negeri Paman Sam dengan Yield SBN 10 tahun naik ke 6,93%. Namun, pada sesi penutupan, rupiah kebakaran dan juga ditutup ke Rp16.596 per dolar AS, yang tersebut menjadi rekor terburuk sejak tahun 1998.
Dalam sepekan, rupiah pada lingkungan ekonomi spot sudah terdepresiasi 1,7% lalu mencatatkan data koreksi sebesar 1,75% sepanjang Februari 2025. Hal ini mengakibatkan rupiah menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam pada Asia pada bulan Februari 2025.
Terkait perkembangan tersebut, Ramdan mengungkapkan bahwa Bank Indonesia terus menguatkan koordinasi dengan pemerintah dan juga otoritas terkait juga mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk memperkuat ketahanan eksternal kegiatan ekonomi Indonesia.






