JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Perkotaan Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, pegawai atau ASN Badan Otorita akan mulai pindah kantor seluruhnya pada bulan Maret 2025 mendatang. Basuki menjelaskan, skema pemindahan ASN ini akan menjadi yang mana perdana dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain.
Tujuan pemindahan ASN OIKN sendiri diharapkan dapat menyebabkan para ASN bisa saja tambahan fokus untuk memulai pembangunan IKN. “Selama ini kantor kita ada 3 tempat, di area Jakarta, Balikpapan, kemudian IKN. Tapi mulai Maret kita akan pindahkan semua ke sana, supaya fokus untuk konstruksi IKN kedepan,” ujar Basuki pada Raker sama-sama Komisi II DPR RI, Rabu (12/2/2025).
Lebih lanjut, Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan pemindahan kantor ASN ke IKN ini juga sejalan dengan rampungnya pembangunan kantor baru OIKN. Targetnya, proses pembuatan yang disebutkan dapat rampung pada akhir bulan Februari ini.
“Kantor OIKN, sudah ada selesai bulan ini, kami akan programkan seluruh kegiatan OIKN akan ada dalam IKN, dan juga seluruh pegawai Otorita akan pindah ke IKN,” tambahnya.
Disamping itu, Basuki melaporkan ketika ini proyek Ibukota baru itu juga telah dilengkapi oleh hunian khusus untuk para ASN, TNI/Polri, hingga rumah jabatan menteri.
Progres pembangunan hunian vertikal ASN ketika ini sudah ada rampung sebanyak 27 tower. Setiap tower terdiri dari 60 unit hunian dengan masing-masing seluas 98 meter persegi. Setiap 1 unit, terdiri dari 3 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi.
“Jadi kalau ASN bujangan, 1 unit ini bisa saja digunakan 3 orang, kalau 1 keluarga dapat masing-masing 1 unit,” lanjutnya.
Pak Bas -sapaan akrab Kepala OIKN Basuki- menambahkan, pada akhir Februari ini targetnya akan ada tambahan 10 tower rusun ASN lagi yang dimaksud akan rampung. Sehingga pada awal Maret mendatang dipastikan 37 tower hunian ASN sudah ada bisa saja digunakan. “Semuanya sudah ada fully furnished,” katanya.
Adapun rumah tapak jabatan menteri, ketika ini telah terjadi terkontrak untuk memulai pembangunan sebanyak 36 unit. Namun seiring berubahnya nomenklatur kabinet Merah Putih Prabowo – Gibran atau penambahan jumlah agregat Kementerian/Lembaga, maka sedang diusulkan untuk pembangunan unit baru rumah menteri.
“Rumah tapak jabatan menteri ketika ini berjumlah 36 unit, sekarang menteri ada 48, jadi sedang dipikirkan untuk ditambah,” pungkasnya.
