Banggar DPR Minta Larangan Penjualan Gas Elpiji 3 Kg ke Pengecer Bertahap

JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR memohon kebijakan larangan jualan gas elpiji 3 kg ke pengecer dijalankan secara bertahap. Kebijakan itu juga harus mempertimbangkan sejumlah aspek.
“Program elpiji 3 kg yang dijalankan pemerintahan kemudian Pertamina hendaknya mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kesiapan data yang mana akurat, infrastruktur yang tersebut cukup, kemudian kondisi perekonomian publik yang ketika ini sedang mengalami penurunan daya beli,” kata Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah dikutipkan Selasa (4/2/2025).
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) ini pun meminta-minta agar larangan perdagangan gas bersubsidi ke pengecer itu mampu dijalankan bertahap. Menurutnya, kebijakan itu bisa saja dimulai di area tempat yang digunakan telah lama siap dulu.
“Hendaknya kegiatan yang dimaksud dapat dijalankan secara bertahap, tidak ada dijalankan dengan dan juga merta. Bisa dimulai dari tempat wilayah yang digunakan memang sebenarnya telah dilakukan siap terlebih dahulu, dengan berbagai pertimbangan,” katanya.
Lebih lanjut, Said meminta-minta pemerintah dan juga Pertamina perlu memverifikasi jaminan subsidi gas elpiji dapat dijangkau oleh rumah tangga miskin, lansia, kemudian pelaku bidang usaha mikro dan juga kecil. Ia mewantu-wanti agar penerima faedah sanggup mengakses gas elpiji 3 kg
Baca juga: Gas Elpiji 3 Kg Langka juga semata-mata Bisa Dibeli dalam Pangkalan Resmi, Istana Respons Begin
“Untuk memverifikasi pelaksanaan subsidi elpiji tepat sasaran, tak ditimbun dan juga tidaklah dioplos, hendaknya Forkominda teristimewa kepala tempat lalu aparat Kepolisian hendaknya segera melakukan operasi lingkungan ekonomi wilayahnya masing masing,” terang Said.
“Segera lakukan pemidanaan terhadap para penimbun juga pengoplos elpiji 3 kg. Karena tindakan ini mengancam kecukupan ukuran subsidi elpiji 3 kg untuk rakyat,” tambahnya.
Said juga menyarankan beberapa hal terhadap pemerintah, termasuk di area antaranya perbaikan kebijakan penyaluran subsidi elpiji 3 kg yang digunakan diimbangi dengan komunikasi rakyat yang digunakan baik.
“Agar hal ini tidaklah memunculkan kepanikan berbagai pihak, kemudian sebagian pihak memanfaatkan kepanikan yang dimaksud dengan mengambil untung,” terang Said.






