DKI Jakarta – Kebijakan Level Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Sektor Bisnis yang digunakan dijalankan pada Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang dimaksud lebih lanjut fleksibel dan juga realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN diperlukan menyesuaikan dengan keadaan di lapangan agar tidaklah menghambat daya saing lapangan usaha nasional pada sedang persaingan global yang mana semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, sektor kita malah bisa jadi kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo dalam hadapan para pelaku usaha juga pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang mana berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar mengupayakan peningkatan lapangan usaha di negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Taraf Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi komponen baku, tenaga kerja, kemudian tahapan produksi dari pada negeri yang tersebut digunakan di sebuah item atau jasa. Semakin tinggi nilai TKDN, artinya semakin banyak elemen lokal yang tersebut terlibat di pembuatan komoditas tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen di negeri pada barang
- Komponen di negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang serta jasa
Salah satu tujuan utama kegiatan TKDN adalah memberdayakan lapangan usaha di negeri agar tambahan kuat juga kompetitif. Sehingga, pemerintah sudah pernah menetapkan batas minimal TKDN yang mana harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan persyaratan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang kemudian jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, teristimewa bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman juga hibah.
Penerapan TKDN menyebabkan banyak manfaat. Selain membantu mengempiskan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengakomodasi lebih tinggi banyak tenaga kerja, menghemat devisa negara, serta meningkatkan daya saing hasil lokal. Pemakaian produk-produk pada negeri bukanlah cuma persoalan kepentingan ekonomi, tapi juga perihal memulai pembangunan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang mana disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri bukanlah semata persoalan bilangan atau regulasi. Hal ini menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan lalu teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tak belaka menyokong bidang untuk memenuhi target bilangan bulat tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi lingkungan sektor lokal agar meningkat dan juga mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
