Keluh Kesah Pengusaha usai Prabowo Ingin Hemat Anggaran Rp306 Billion

JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) menilai pemangkasan anggaran yang mana dijalankan oleh Kementerian/Lembaga di area pemerintah pusat maupun area akan berdampak buruk terhadap pendapatan.
Ketua Sektor Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan, efisiensianggaran otoritas Pusat dan juga Daerah berimbas pada berkurangnya belanja pemerintah untuk para pelaku usaha. Terutama di tempat sektor industri, jasa, dan juga proyek konstruksi yang dimaksud diperkirakan paling terdampak akibat efisiensi tersebut.
“Efisiensi pasti mempengaruhi government spending khususnya belanja pemerintah termasuk hotel kemudian sebagainya. Tinggal kita lihat penghematan yang dimaksud akan dialokasikan kemana,” kata beliau ketika dihubungi MNC Portal, Hari Senin (10/1/2025).
Bob Azam berharap penghematan anggaran yang mana dilaksanakan kabinet Prabowo – Gibran ini tidak semata-mata mengempiskan belanja Pemerintah. Karena menurutnya belanja pemerintah miliki peran pada menopang perkembangan perekonomian nasional.
“Salah satu unsur pada pertumbuhan sektor ekonomi adalah government spending. Tapi kalau toh dilaksanakan penghematan, kita berharap bukanlah pengurangan belanja, tapi relokasi belanja ke tempat yang bisa saja menciptakan multiplier efek terhadap perekonomian kita,” tambahnya.
Dihubungi secara terpisah, Sekretaris PHRI Bali, Perry Markus menambahkan, ceruk lingkungan ekonomi sektor perhotelan sendiri sekitar 40% dari instansi pemerintah area atau pusat. Terutama untuk hotel-hotel yang digunakan sekaligus mempunyai prasarana MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
Karena menurutnya, acara-acara yang dimaksud menggunakan ballroom biasanya para tamu sekaligus menyewa kamar hotel selama acara berlangsung. Acara yang disebutkan yang mana biasanya banyak datang dari Pemerintah.
“Kalau hotel itu sekitar 40% dari Pemerintah, teristimewa kalau di area wilayah atau di tempat luar Bali lah paling tidak. Kalau Bali sendiri nampaknya masih bisa saja terbantu oleh aktivitas wisata,” kata Perry.
Perry menambahkan, ketika ini pelaku bisnis pada sektor industri perhotelan sedang menyusun strategi ulang untuk menyikapi adanya pemotongan anggaran dalam eksekutif Pusat maupun Daerah. Harapannya, pemangkasan anggaran ini tiada sampai menimbulkan pendapatan hotel menurunkan hingga berdampak lebih tinggi berjauhan pada PHK.
“Kita pada waktu ini sedang mencari strategi baru, kita masih berharap untuk menampung kegiatan-kegiatan pernikahan, acara dari perusahaan swasta, lalu lainnya. Kita berharap efisiensi tidak ada merembet pada kesulitan ketenagakerjaan,” pungkas Perry.






