JAKARTA – Badan Keselamatan Laut Republik Indonesia ( Bakamla RI) menegaskan Kapal MV Lakas, yang mana mengangkut wood pellet milik PT Biomasa Jaya Abadi (BJA) dari Pelabuhan Gorontalo menuju Fushiki, Jepang, telah dilakukan miliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Dengan demikian, kapal yang disebutkan diizinkan melanjutkan pelayarannya setelahnya seluruh dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
Analis Hukum Ahli Muda pada Direktorat Hukum Bakamla RI, Letkol Bakamla Muhamad Azhari menyampaikan, SPB merupakan dokumen negara yang dimaksud dikeluarkan oleh Syahbandar juga menjadi persyaratan mutlak bagi setiap kapal yang mana berlayar, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
“SPB cuma diberikan jikalau semua dokumen pendukung, termasuk dokumen muatan dan juga izin dari Bea Cukai juga Imigrasi, telah terpenuhi,” kata Muhammad Azhari di keterangannya dikutip, Hari Minggu (13/10/2024).
Kapal MV Lakas sebelumnya ditahan Bakamla pada 15 Agustus 2024 lantaran kurangnya tiga dokumen, yaitu Certificate of Analysis, Certificate of Origin, kemudian Certificate of Shipper Declaration. Namun, David Aritonang, Juru Bicara PT Dalian Putra Maritim selaku agen kapal menjelaskan bahwa dokumen yang disebutkan tidak ada wajib dibawa dalam melawan kapal akibat telah ada dokumen resmi dari Syahbandar, Bea Cukai, kemudian Imigrasi.
Setelah dilaksanakan pemeriksaan lanjutan pada 16 Agustus 2024, Bakamla mengizinkan MV Lakas melanjutkan pelayaran pada 18 Agustus 2024. “Dokumen telah lengkap, juga kapal sudah diizinkan untuk berlayar,” tegas Azhari.
Penegasan ini disampaikan untuk menanggapi permintaan Sekretaris Daerah Kota Pohuwato, Iskandar Datau, yang memohonkan klarifikasi terkait isu bahwa PT BJA melakukan ekspor wood pellet secara ilegal. Iskandar menekankan perusahaan dengan pembangunan ekonomi besar seperti BJA tidak ada akan bermain-main dengan legalitas.
Plt Kepala Daerah Pohuwato, Suharsi Igirisa, yang digunakan sebelumnya telah lama meninjau operasional BJA, menyatakan kegiatan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan hukum dan juga harapan masyarakat. Jenderal Asosiasi Produsen Daya Biomassa Indonesia (APREBI), Dikki Akhmar, menambahkan bahwa tuduhan ekspor ilegal dapat merugikan bidang dan juga memengaruhi iklim pembangunan ekonomi di dalam Gorontalo.
“Tuduhan semacam ini akan berdampak besar, khususnya bagi perusahaan pemilik kapal kemudian vessel internasional,” ujarnya.
Dengan konfirmasi dokumen yang dimaksud lengkap juga izin berlayar yang mana sudah ada dikantongi, kapal MV Lakas saat ini dapat melanjutkan aktivitas pengiriman wood pellet ke Jepang.
