JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan komitmennya untuk bergabung mewujudkan ketahanan pangan nasional. Terlebih, penampilan pupuk menjadi penting pada memperkuat produksi, dan juga mengupayakan produktivitas vegetasi pangan nasional.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyampaikan, isu swasembada pangan menjadi penting menyusul proyeksi kenaikan konsumsi beras dan juga pertambahan jumlah total penduduk. Berdasarkan data yang dimaksud dipaparkan, pada 2045 diproyeksikan keperluan beras mencapai 37,9 jt ton dengan total penduduk 324 jt orang. Saat ini, total penduduk Indonesia sebesar 282 jt dengan keinginan beras sekitar 30,9 jt ton.Di samping itu, lanjut Rahmad, swasembada pangan turut menjadi prioritas bagi pemerintahan mendatang.
Menurut dia, perusahaan pada lima tahun ke depan membidik kenaikan produksi pupuk sebesar 2 jt ton. Pada pada waktu yang dimaksud bersamaan, Pupuk Indonesia menerapkan banyak strategi untuk menjamin ketersediaan kemudian keterjangkauan pupuk untuk petani.
Dalam meyakinkan masalah ketersediaan, misalnya, Pupuk Indonesia telah terjadi menerapkan digitalisasi secara end-to-end untuk pelaksanaan distribusi Pupuk. Melalui strategi Integrated Distribution and Outbound Logistic (INDIGO), perusahaan memonitor pergerakan kemudian sikap stok pupuk mulai dari pabrik sampai kios.
“Jadi ini transparan dan juga menjadi perubahan dari Pupuk Indonesia untuk memverifikasi ketersediaan Pupuk,” kata Rahmad pada Indonesia Future Policy Dialogue: Telaah Arah Pemerintahan Baru pada pertemuan Lumbung Pangan untuk Kemandirian, diambil hari terakhir pekan (11/10/2024).
Sementara, mengenai kesulitan keterjangkauan, lanjut Rahmad, tingginya nilai pupuk akan datang berdampak negatif ke produksi padi. Berdasarkan kalkulasinya, setiap kenaikan nilai pupuk sebesar Rp1.000/kg mengakibatkan penurunan konsumsi urea sebesar 13 persen dan juga 14 persen pupuk NPK.Selanjutnya, penurunan konsumsi pupuk yang dimaksud akan berdampak ke penurunan produktivitas vegetasi pangan hingga 0,5 ton per hektar, dan juga penurunan pendapatan petani sekitar Rp3,1 jt per hektar.
“Nah, affordability ini datangnya dari mana? Tentu satu, kita selalu menantang diri kita sendiri, apakah Pupuk Indonesia sanggup memproduksi pupuk dengan tambahan efisien, dengan lebih banyak kompetitif,” ujarnya.
Untuk menambah produksi, perusahaan menempuh strategi pembangunan pabrik pupuk baru maupun revitalisasi pabrik lama. Selain itu, perusahaan meningkatkan daya saing pupuk, dan juga meminimalisir regulatory cost.
Rahmad menambahkan keterjangkauan biaya pupuk tergantung pula pada biaya material baku teristimewa gas. Dalam hal ini, ia memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang digunakan sudah menerapkan nilai tukar gas hemat USD6 per MMBTU.
Di berhadapan dengan itu semua, Rahmad menyatakan ikhtiar menuju swasembada pangan tiada mampu semata-mata dari peran satu institusi. Dia menyokong setiap kementerian/lembaga terkait untuk bekerja sejenis demi mewujudkan hal tersebut.”Ini saatnya gotong royong untuk mencapai swasembada pangan, tak bisa saja satu pihak berdiri sendiri, semua harus bertemu,” kata dia.
