Wamendagri Jawab Isu Intervensi Terstruktur kemudian Sistematis Parcok di area pemilihan gubernur 2024
JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjawab isu dugaan adanya intervensi Parcok alias Partai Cokelat di dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 . Pihaknya juga bukan mengawasi adanya pola yang mana terstruktur lalu sistematis terkait dugaan ini. Parcok ini diasosiasikan dengan aparat Kepolisian.
“Kami tidak ada mengawasi pola yang tersebut terstruktur serta sistematis. Setiap aduan itu pasti disesuaikan dengan kasusnya masing-masing, daerahnya seperti apa,” tegas Bima Arya di area Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Hari Senin (2/12/2024).
Bima Arya pun mengungkapkan bahwa belum ada laporan tentang pola intervensi di dalam Pilkada. “Yang serupa di area semuanya sebab aduan itu masuk dari semua pihak. Jadi tidaklah terpola misalnya dari partai ini, kelompok ini. Tidak. Jadi ini belum ada kami temukan pola yang dimaksud khas, aduan yang seperti tadi.”
Dia juga mengungkapkan bahwa ada banyak macam aduan di area Pilkada, termasuk mengadukan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Ya aduan itu kan banyak ya. Yang mengadukan petahana atau petahana yang digunakan mengadukan penantang. Ada yang digunakan mengadukan ASN. Ada ASN yang dimaksud mengadukan politisi atau partai akibat beliau nggak menggiring.”
“Jadi saya kira belum ada polanya. Tidak ada pola tertentu, juga setiap dugaan itu pasti harus dibuktikan dengan data kemudian ditindaklanjuti dengan proses hukum,” ujarnya.
Bima Arya menegaskan bahwa aduan yang mana masuk akan dilihat persoalan hukum per kasus. Dia pun menegaskan belum ada aduan khusus mengenai Parcok, netralitas ASN ataupun Bawaslu yang tersebut dianggap belum menindaklanjuti. “Jadi saya sejauh ini belum meninjau aduan secara langsung spesifik tentang itu,” pungkasnya.
