JAKARTA – Petisi Komunitas Ibukota Indonesia Antikorupsi mengatur aksi demonstrasi dalam Gedung Merah Putih KPK , hari terakhir pekan (8/11/2024). Aksi yang disebutkan menuntut KPK memberikan kejelasan terhadap tindakan hukum dugaan korupsi e-KTP kemudian pengadaan alat kebugaran (alkes) dalam Provinsi Banten.
Ketua Petisi Komunitas Ibukota Indonesia Antikorupsi Hasan Assegaf menyatakan dua perkara yang dimaksud menyeret nama calon gubernur serta perwakilan gubernur Jakarta. “Kami memohon untuk KPK untuk bisa saja memberikan kepastian hukum terhadap skandal persoalan hukum dugaan perkara yang melibatkan Pramono Anung di skandal perkara e-KTP,” kata Hasan pada Gedung Merah Putih KPK.
“Selain itu, persoalan hukum pengadaan proyek alat kebugaran di tempat Provinsi Banten,” sambungnya.
Hasan menyebutkan, dugaan korupsi pengadaan alkes Provinsi Banten itu diduga menyeret nama Rano Karno. Terkait permintaan kejelasan dua perkara tersebut, Hasan menyatakan pihaknya telah terjadi bersurat ke Lembaga Antirasuah pada 6 November 2024.
“Jangan membiarkan kesulitan Pramono Anung juga Rano Karno itu tak ada kepastian hukum yang mana pada akhirnya bisa jadi memunculkan ramalan yang tak jelas pada ruang publik,” ujarnya.
Terpisah, Juru Bicara Pramono Anung-Rano Karno Chico Hakim menyatakan dua sosok yang disebutkan merupakan pihak yang dimaksud bersih dari korupsi. “Terbukti mereka itu telah menjabat di dalam pemerintahan puluhan tahun,” kata Chico.
