JAKARTA – Mantan kader PDIP Effendi Simbolon menyinggung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan terdakwa suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Awalnya Effendi turut prihatin usai Hasto ditetapkan dituduh oleh KPK.
Hasto dijerat sebagai terdakwa perkara dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) yang mana pada waktu ini masih buron yakni Harun Masiku terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Effendi menyoroti telah seharusnya dijalankan evaluasi dalam tubuh PDIP, termasuk kemungkinan agar Ketum PDIP diperbarui.
“Ya harus diperbarui semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya harus diperbaharui. Bukan hanya sekali level Sekjen ya. Sudah waktunya lah, telah waktunya ada pembaharuan total,” ucapannya usai hadir di acara dalam Kementerian Infrastruktur serta Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Dia menilai perkara yang dimaksud menjerat Hasto telah fatal. Apalagi parpol tidak milik perseorangan oleh sebab itu diatur di UU sehingga pertanggung jawaban parpol adalah untuk publik.
“Karena ini kan fatal, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu bukanlah milik perorangan, partai itu diatur undang-undang parpol. Jadi, harus mempertanggungjawabkan terhadap publiknya juga harus tinggi,” ungkapnya.
Menurut Effendi, pergantian Ketum PDIP tidak sekadar regenerasi namun dikarenakan harus mempertanggungjawabkan permasalahan ini. “Bukan masalah regenerasi, harus ada pertanggung jawaban dari ketua umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum,” ucapnya.
Dia kembali menegaskan bahwa Ketum PDIP seharusnya mengundurkan diri sebagai pertanggung jawaban permasalahan hukum yang dimaksud menjerat kadernya. “Ya harus mengundurkan diri. Mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggung jawaban, ini kan hambatan serius, kesulitan hukum. Bukan permasalahan sebatas etika yang mana digembar-gemborkan, ini hukum,” ujarnya.
