JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku mendengar banyak laporan yang digunakan menyampaikan jikalau sejumlah institusi negara yang menunjukkan keberpihakannya jelang pemungutan pernyataan Pemilihan Kepala Daerah 2024 pada 27 November.
Megawati menyebut, aparat dari institusi negara yang disebutkan melakukan pemaksaan terhadap rakyat agar memilih paslon tertentu dengan memberikan bantuan sosial.
“Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang dimaksud tak netral,” kata Megawati di tayangan video yang digunakan diputar ketika jumpa pers di tempat Kantor DPP PDIP, Menteng, Ibukota Pusat, Rabu (20/11/2024).
Presiden ke-5 RI itu menilai, hal yang dimaksud adalah bentuk urusan politik uang atau money politics yang dimaksud diadakan dengan menggunakan institusi negara. Megawati berharap warga Indonesia tak termakan iming-iming bansos yang disebutkan lalu mengimbau rakyat tetap saja teguh berhadapan dengan preferensi urusan politik merek dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024.
Megawati sempat menyinggung publik di area Ghana yang digunakan menolak bantuan sosial demi mempertahankan pilihan urusan politik mereka. “Pilihlah calon kepala tempat dan juga delegasi kepala area dengan bijak. Pilih yang digunakan terbaik, pilihlah yang tersebut mampu memberikan jaminan masa depan,” ujarnya.
