JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan juga Security (Meko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun. Tambahan anggaran yang dimaksud untuk menjalankan acara yang tersebut telah terjadi dicanangkan.
Hal itu disampaikan Budi Gunawan pada waktu Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dalam rapat tersebut, Budi Gunawan dengan tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih mengusulkan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.
Hadir di rapat tersebut, tujuh Menko antara lain, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, juga Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Individu lalu Kebudayaan Pratikno.
Selain itu, Menko Infrastruktur serta Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Publik (PMK) Abdul Muhaimin Iskandar, kemudian Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).
“Dengan beban tugas yang tersebut semakin berat tanpa dukungan anggaran yang mana memadai hal yang disebutkan akan sulit untuk direalisasikan,” ujarnya, Mulai Pekan (2/12/2024).
Budi Gunawan mencontohkan, ketika ini pada Kemenko Polkam tiada ada ruang command center yang digunakan terkoneksi dengan kementerian kemudian lembaga untuk memonitor segala permasalahan secara langsung. Sementara penanganan isu Polkam di menjaga stabilitas kebijakan pemerintah dan juga keamanan nasional sangat membutuhkan kecepatan di tempat pada koordinasi, sinergi, lalu eksekusi di dalam lapangan.
“Selain itu belum ada jaringan big data yang digunakan bisa jadi menangani pengaduan rakyat (dumas) yang jumlahnya di area Kemenko Polkam sangat sejumlah mencapai puluhan ribu. Sehingga banyak laporan yang digunakan bukan tertangani dengan baik. Hal ini sangat memengaruhi persepsi penduduk terhadap kinerja pemerintah,” katanya.
Usulan penambahan anggaran ini dilaksanakan menyusul inovasi nomenklatur kementerian Kabinet Merah Putih yang dimaksud menjadi 48 kementerian. Rincian usulan penambahan anggaran untuk 2025 yaitu, Kemudian Kementerian Koordinator Lingkup Politik dan juga Security (Kemenko Polkam) meminta-minta tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun.
