JAKARTA – pemerintahan Amerika Serikat mendesak Google untuk mengirimkan Chrome untuk menghidari tuduhan melakukan monopoli bisnis.
Dalam eskalasi tindakan keras antimonopoli besar-besaran terhadap raksasa internet tersebut, sebuah dokumen pengadilan yang tersebut diajukan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendesak dilakukannya perombakan Google.
Proposal yang disebutkan dilaporkan mencakup pelarangan kesepakatan Google untuk menjadi mesin pencari default pada telepon pintar lalu kemungkinan mengharuskan Google untuk berjualan Android.
Pejabat antimonopoli menyatakan bahwa raksasa teknologi itu harus dipaksa berjualan Android apabila upaya hukum yang digunakan diusulkan tidaklah mencegahnya mengeksploitasi kendalinya menghadapi sistem operasi seluler Android.
Ia mengusulkan solusi untuk menghilangkan apa yang dimaksud dianggapnya sebagai cengkeraman monopoli Google di tempat internet.
– Mengakhiri kesepakatan pencarian default: Google tak akan lagi diizinkan membayar perusahaan seperti Apple untuk menjadikan mesin pencarinya sebagai default pada perangkat.
Rekomendasi DOJ ini muncul setelahnya putusan pada bulan Agustus oleh Hakim Amit Mehta yang tersebut memutuskan bahwa Google dengan mempertahankan monopoli pada pangsa mesin pencari, telah lama melanggar hukum.
Mengecam usulan pemerintah AS, presiden urusan global Google Kent Walker mengungkapkan pejabat Departemen Kehakiman “memilih untuk mengupayakan jadwal intervensionis radikal”.
Walker menyatakan solusi ini “akan merusak banyak item Google” serta merusak pembangunan ekonomi perusahaan pada teknologi seperti kecerdasan buatan.
“Pendekatan DOJ akan mengakibatkan tindakan pemerintah yang tersebut melampaui batas yang dimaksud belum pernah terjadi sebelumnya yang akan merugikan konsumen, pengembang, lalu perniagaan kecil Amerika — kemudian membahayakan kepemimpinan kegiatan ekonomi kemudian teknologi global Amerika,” tambahnya.
Sementara itu, Adam Kovacevich, kepala kelompok bidang Chamber of Progress, menolak tuntutan pemerintah sebagai “fantastis” kemudian bertentangan dengan standar hukum.
Bahkan jikalau Hakim memerintahkan pembubaran Google, jalan ke depannya masih panjang. Google diperkirakan akan mengajukan banding, yang digunakan berpotensi menyeret perkara yang disebutkan ke Mahkamah Agung AS.
