JAKARTA – Bea Cukai secara resmi memulai pemberlakuan alat pemindai peti kemas barang impor serta ekspor di area Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Peresmian yang disebutkan dilaksanakan pada Tempat Penimbunan Sementara TPK Koja, pada Rabu (18/12) dengan dihadiri pimpinan teknis dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Badan Karantina Indonesia, pelaku bidang usaha tempat penimbunan sementara (TPS), juga stakeholders terkait.
Direktur Jenderal Bea serta Cukai, Askolani mengungkapkan pemberlakuan alat pemindai peti kemas barang impor kemudian ekspor ini terlaksana di rangka membantu Asta Cita ke-7 Presiden RI, yaitu untuk memerangi segala bentuk penyelundupan barang ekspor serta impor. Juga, sebagai wujud upaya pemerintah pada meningkatkan efisiensi, transparansi, juga keamanan arus barang, juga menjamin perbaikan tata kelola pelabuhan. Penyediaan alat pemindai peti kemas ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean lalu Tempat Penimbunan Sementara.
“Dengan alat yang dimaksud mampu memindai isi peti kemas secara cepat juga akurat tanpa perlu membuka fisik kontainer ini, proses pemeriksaan menjadi lebih besar efisien, mengempiskan waktu tunggu, dan juga menghindari penyelundupan barang ilegal atau berbahaya,” ujarnya.
Diketahui, pada tahun 2024, jumlah total peti kemas impor di dalam Pelabuhan Tanjung Priok tercatat sebanyak 1.296.779 dan juga jumlah agregat peti kemas ekspor sebanyak 765.143. Meski tren total peti kemas barang impor dan juga ekspor pada tahun 2024 menunjukkan penurunan signifikan dari tahun 2023 (1.316.322 untuk impor juga 1.113.748 untuk ekspor), tetapi dalam tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan pada pelanggaran kepabeanan.
Pada 2024, terdapat 1.849 tindakan hukum pelanggaran kepabeanan, dengan 1.744 perkara impor lalu 105 perkara ekspor. Angka ini naik dari tahun 2023, dengan 597 kasus. Di tahun 2024 pula, terjadi kenaikan pada penindakan yang digunakan dilaksanakan Bea Cukai Tanjung Priok. Secara keseluruhan pada tahun 2024, terdapat 2.142 penindakan pelanggaran kepabeanan, dengan 2.048 penindakan pelanggaran impor kemudian 94 penindakan pelanggaran ekspor, setelahnya sebelumnya di tempat tahun 2023 belaka terdapat 1.005 penindakan pelanggaran kepabeanan. Dari jumlah keseluruhan di tempat tahun 2024 tersebut, diketahui 1.198 persoalan hukum merupakan pelanggaran larangan kemudian pembatasan, yang jumlahnya naik dari tahun 2023 dengan 248 kasus.
Dalam hal keamanan, alat pemindai peti kemas ini menyebabkan banyak manfaat. Pertama, membantu menjaga keamanan negara dari masuknya barang-barang yang dimaksud mengancam kedaulatan negara; mengurangi impor lalu ekspor barang yang tersebut dilarang atau dibatasi pada rangka melindungi kepentingan nasional; dan juga menjaga dari pelanggaran impor lalu ekspor (fraud) yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian negara di rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemberlakuan alat pemindai peti kemas ini pun dapat menjadi daya dorong di rangka merancang tata kelola pelabuhan yang mana semakin baik (good governance). Diketahui, dalam tahun 2024 (data hingga November 2024) dwelling time Indonesia tercatat sebesar 2,71, dengan customs clearance 0,3-0,4.
Dengan memanfaatkan image hasil pemindaian diharapkan pemeriksaan fisik barang impor akan semakin efektif juga efisien. Sebagai contoh, dalam Singapura lalu Thailand, pemindaian dilaksanakan dijalankan terhadap seluruh peti kemas. Rata-rata waktu pemeriksaan fisik barang impor berkurang menjadi di hitungan menit sehingga dapat mengempiskan waktu tunggu (dwelling time). Ke depannya, pada rangka memanfaatkan image hasil pemindaian dalam Pelabuhan Tanjung Priok akan dijalankan analisis untuk menyederhanakan beberapa proses usaha layanan barang impor dan juga ekspor.
Mulai Desember 2024, sudah pernah siap digunakan 10 alat pemindai peti kemas dalam lima lokasi berbeda dalam Pelabuhan Tanjung Priok. Total jumlah keseluruhan unit alat pemindai berbeda di area setiap lokasi, disesuaikan dengan permintaan pemeriksaan barang impor lalu ekspor, yaitu, JICT (Jakarta International Container Terminal) tersedia dua alat pemindai yang mana beroperasi untuk barang impor dan juga satu alat pemindai untuk barang ekspor; TPS KOJA tersedia satu unit alat pemindai untuk barang impor serta satu unit alat pemindai untuk barang ekspor; NPCT-MTI (New Priok Container Terminal-Multi Terminal Indonesia) tersedia satu unit alat pemindai untuk barang impor juga satu unit alat pemindai untuk barang ekspor; TER3-MAL (Mustika Alam Lestari) tersedia satu unit alat pemindai untuk barang impor juga satu unit alat pemindai untuk barang ekspor, yang mana masih di perkembangan akhir; dan juga Graha Segara tersedia satu unit alat pemindai yang dimaksud sudah ada dimanfaatkan sejak Juni 2023, khusus untuk pelayanan pemeriksaan fisik barang impor yang dimaksud mendapatkan pelayanan jalur merah dari Terminal JICT kemudian Koja.
Peresmian pemberlakuan alat pemindai peti kemas ini menegaskan langkah nyata Bea Cukai Kementerian Keuangan sama-sama otoritas pelabuhan (Pelindo, Karantina, serta Operator Pelabuhan), Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, juga Kementerian BUMN pada membantu kegiatan pemerintah untuk meningkatkan kemudahan berjuang dan juga menjadikan Indonesia sebagai pusat logistik di area kawasan Asia Tenggara.
“Dalam perspektif pemerintah, pemberlakuan alat pemindai peti kemas ini diharapkan dapat membantu terwujudnya optimalisasi kebijakan fiskal, proteksi masyarakat, serta penerimaan negara. Sementara itu, di perspektif pelanggan yaitu para importir serta eksportir, pemberlakuan alat pemindai peti kemas diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pengguna layanan dengan semakin cepatnya pemeriksaan barang dan juga meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang mana berlaku dengan pengawasan yang digunakan semakin ketat,” tutup Askolani.
