JAKARTA – Beredar sebuah dokumen yang berisi komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR sebanyak 13 komisi. Jumlah itu bertambah dari DPR periode 2019-2024 yang mana belaka mempunyai 11 komisi.
Penambahan jumlah keseluruhan komisi itu lantaran adanya nomenklatur beberapa orang kementerian Pemerintahan Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto ada yang dimaksud dipecah. Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan, jumlah total komisi akan disampaikan pada Awal Minggu (14/10/2024) pekan depan.
“Insyaa Allah diberitahukan Senin. Komposisi masih digodok,” ujar Adies Kadir pada waktu dihubungi, Kamis (10/10/2024).
Adies tak ingin membocorkan jumlah total komisi pada DPR. Ia menegaskan, pimpinan DPR akan mengadakan rapat sebelum menentukan jumlah keseluruhan komisi. Setelah itu, DPR akan mengadakan badan musyawarah (Bamus).
“(Jumlahnya) masih digodok ini,” katanya.
Dalam draf yang digunakan beredar, adapun susunan komisi di area DPR beserta mitra kerjanya sebagai berikut:
Komisi I
Pertahanan, Luar Negeri, lalu Informatika
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi serta Informatika
4. Panglima TI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, kemudian TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber dan juga Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
8. Badan Ketenteraman Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Pengetahuan Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF)
Komisi II
Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, serta Pemberdayaan Aparatur
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara lalu Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria juga Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
4. Komisi Pemilihan Umum RI (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Lembaga Administrasi Negara (ANI)
11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12. Otorita Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN)
13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)
