JAKARTA – Menteri Koordinator Budang Politik serta Ketenteraman (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) menyinggung pemberantasan praktik rasuah di dalam Finlandia. Menurutnya, pemberantasan korupsi di area sana menggunakan big data untuk mendeteksi pola korupsi. Hal yang dimaksud dapat diterapkan di dalam Indonesia.
Hal yang dimaksud disampaikan BG pada waktu memberikan sambutan di Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2024 di dalam Gedung Merah Putih KPK, Hari Senin (9/12/2024).
“Pemerintah juga dapat meniru atau kita dapat meniru best practice dari negara lain yang mana telah terjadi terbukti mampu pada di melakukan pemberantasan korupsi,” kata BG.
“Sebagai contoh di area Finlandia, menggunakan big data analytics dalam di melakukan deteksi pola korupsi yang tersebut banyak digunakan, sehingga dapat dijalankan policy review untuk menghentikan celah-celah tersebut,” sambungnya.
BG melanjutkan, pemerintah juga terus mengupayakan perbaikan pelayanan lewat perubahan digital pada reformasi birokrasi.
“Pemerintah memanfaatkan e-government sebagai alat penting untuk mengurangi dan juga memberantas korupsi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan juga akuntabilitas di penyelenggaraan pelayanan publik,” tuturnya.
BG menambahkan, penerapan e-budgeting juga diadakan di pengelolaan anggaran negara, baik APBN maupun APBD secara digital. Dengan begitu, pengawasan lebih besar mudah. “Pengawasan penyelenggaraan anggaran akan lebih tinggi mudah kemudian mengempiskan peluang terjadinya manipulasi,” ucapnya.
