JAKARTA – Satryo Soemantri Brodjonegoro kena reshuffle kabinet. Jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains juga Teknologi (Mendikti Saintek) dijabat oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto yang dimaksud dilantik hari ini dalam Istana Negara, Jakarta.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian Mendikti Saintek dari Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi Brian Yuliarto sudah ada tepat.
“Terkait pemberhentian Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro, Presiden telah terjadi melakukan langkah yang tepat juga cepat. Hal itu penting untuk mendisiplinkan pemerintahan oleh Presiden Prabowo,” kata Syahganda, Rabu (19/2/2025).
Menurut Syahganda, Presiden Prabowo masih perlu lebih lanjut berbagai lagi menjelaskan ide-ide pembangunannya terhadap publik, sehingga diperlukan jajaran menteri di dalam Kabinet Merah Putih yang mana mampu menjabarkan apa yang diinginkan oleh Prabowo. Dia mengawasi konsolidasi pemerintah di melaksanakan pengerjaan berorientasi rakyat ketika ini berlangsung intensif.
“Prabowo menghadapi kesulitan pada menjelaskan ide-ide besarnya terhadap kelas menengah, seperti mahasiswa. Sehingga, ia membutuhkan menteri yang digunakan kompatibel pada arus yang digunakan deras,” kata Syahganda yang mana juga lulusan ITB ini.
Syahganda berpendapat, kesalahan Satryo adalah ketidakmampuan menerjemahkan refocusing anggaran negara yang dipimpin Prabowo. “Kesalahan Satryo keliru membahasakan kebijakan Presiden terhadap DPR kemudian masyarakat,” tuturnya.
Bahkan, lanjut dia, Satryo sudah melakukan kesalahan dengan menyatakan dampak buruk efisiensi anggaran ketika rapat kerja dengan DPR beberapa waktu lalu, seperti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), beasiswa dipotong, juga dampak buruk terhadap tunjangan kinerja (tukin) dosen.
Dia melanjutkan, kesalahan Satryo ini memicu kemarahan mahasiswa, yang tersebut melakukan demo besar-besaran menyalahkan pemerintah. Padahal, hal yang dimaksud sanggup dihindari.
Selanjutnya, Syahganda memohonkan agar semua jajaran pemerintahan mampu menerjemahkan kebijakan Presiden Prabowo dan juga merancang komunikasi yang dimaksud baik dengan masyarakat. Persoalan komunikasi kebijakan pemerintah pemerintah, menurut Syahganda, menjadi ancaman terbesar ke depan.
“Berbagai cita-cita Prabowo yang dimaksud pro rakyat gagal dipahami masyarakat, khususnya mahasiswa,” pungkasnya.
