Bahas Pelantikan Kepala Daerah Terpilih, Komisi II DPR Rapat Bersama Mendagri serta Penyelenggara pemilihan Hari Hal ini
JAKARTA – Komisi II DPR dijadwalkan mengatur rapat kerja (raker) sama-sama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian serta jajaran KPU, Bawaslu, DKPP, Mulai Pekan (3/2/2025). Rapat diselenggarakan untuk mengkaji waktu pelantikan kepala wilayah .
Untuk diketahui, kepala tempat non-sengketa batal dilantik pada 6 Februari 2025, imbas Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat penanganan PHPU pemilihan gubernur 2024. Dengan demikian, pemerintah melakukan penyesuaian jadwal pelantikan kepala tempat terpilih kembali.
“Kami akan mengundang Mendagri, KPU, Bawaslu, serta DKPP ke komisi II pada hari Mulai Pekan yang akan datang tanggal 3 februari 2025,” kata Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, hari terakhir pekan (31/1/2025).
Secara pribadi, Komisi II DPR senang jikalau pelantikan, baik meraka yang tiada berperkara maupun merekan yang berperkara tapi ditolak lantaran dissimisal mampu dilaksanakan secara serentak. Sebab, hal ini sesuai dengan keinginan pertimbangan hukum putusan MK Nomor 27 lalu 46 Tahun 2024 yang digunakan mengisyaratkan pemilihan kepala daerah Serentak harus juga dibarengi adanya pelantikan serentak.
“Tetapi bagaimana keputusannya, kita tunggu Senin, 3 Februari 2025 di tempat RDP Komisi II DPR,” ucapnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, pihaknya akan menjelaskan waktu pelantikan kepala area terpilih di forum raker dengan Komisi II DPR, Mulai Pekan (3/1/2025).
“Hari Mulai Pekan ada rapat kerja, sekalian nanti saya udah komunikasi dengan Ketua Komisi II DPR undangannya sudah ada kami terima juga terus nanti Senin,” kata Mendagri Tito usai bertemu dengan jajaran Majelis Hakim MK, di dalam Gedung Mk, Ibukota Indonesia Pusat, Hari Jumat (31/1/2025).
Tito mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah dilakukan memerintahkan agar pelantikan kepala area dapat diproses secara cepat. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum di tempat area juga agar kepala area dapat segera bekerja untuk rakyat.
