JAKARTA – Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani menyampaikan rincian fokus Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara atau APBN tahun 2025 . Adapun, postur APBN 2025 yakni target pendapatan negara sebesar Rp3.005,12 triliun yang mana terdiri dari penerimaan pajak Rp2.189 triliun, penerimaan kepabeanan dan juga cukai Rp301,60 triliun, penerimaan negara bukanlah pajak (PNBP) Rp513,63 triliun, kemudian penerimaan hibah Rp0,6 triliun.
Kemudian, alokasi belanja negara sebesar Rp3.621,31 triliun, pada mana belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.701,4 triliun kemudian pemindahan ke tempat sebesar Rp919,9 triliun.“ Defisit APBN 2025 dirancang pada tingkat Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari GDP,” kata Sri Mulyani pada Istana Merdeka DKI Jakarta pada Selasa (10/12).
Sri Mulyani membeberkan, belanja pemerintah pusat akan menggalang prioritas penyelenggaraan sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto, yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, penyelenggaraan inisiatif makan siang gratis, institusi belajar kemudian kesehatan, juga pelaksanaan proteksi sosial yang tersebut makin tepat sasaran.
“Untuk itu, dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja sekolah mencapai Rp724,3 triliun. Hal ini adalah belanja tertinggi fungsi sekolah di dalam APBN kita,” ujar Sri Mulyani.
Sementara untuk kesehatan, negara menganggarkan sebesar Rp218,5 triliun, proteksi sosial mencapai Rp503,2 triliun serta untuk ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun.
Sri Mulyani melanjutkan, inisiatif makan bergizi yang mana dialokasikan anggaran Rp71 triliun diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di dalam area lalu khususnya dalam desa-desa, pada rangka untuk mensuplai keinginan kegiatan makan siang bergizi. Dengan demikian, kegiatan makanan bergizi disertai dengan dana desa yang mana sebesar Rp70 triliun akan dapat menggerakkan desa dengan ukuran aktivitas juga juga besar uang yang digunakan meningkat.
Selain itu, Sri Mulyani menyebut, Presiden Prabowo menyampaikan beberapa prioritas kegiatan 2025 seperti pemeriksaan kebugaran gratis yang digunakan dialokasikan anggaran Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, terbentuknya sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun, juga terbentuknya Lumbung Pangan Nasional Daerah dan juga Desa dengan dana mencapai Rp15 triliun.
“Ini masih diarahkan agar terjadi sinkronisasi serta sinergi antara belanja pusat juga tempat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, juga pelayanan publik,” tutur Sri Mulyani.
