JAKARTA – Ketua Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas ) Noor Achmad mengakses pendapat menanggapi usulan Ketua DPD Sultan B Najamudin agar dana zakat bisa jadi dipakai untuk menambahi anggaran kegiatan makan bergizi gratis . Dia menegaskan, pengaplikasian dana zakat dapat dipakai pada acara makan bergizi gratis bila sasarannya adalah rakyat fakir miskin.
Ia menegaskan bahwa Baznas menyalurkan bantuan pada kaum mustahik atau orang yang mana berhak menerima zakat serta infak seperti musafir hingga fakir miskin. “Kalau memang sebenarnya sasarannya nanti untuk fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin,” ujar Noor pada waktu ditemui pada Kompleks Parlemen, Senayan, DKI Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).
Meski begitu, Noor mengatakan, pihaknya akan melakukan verifikasi bila penerima bukanlah tergolong fakir miskin. “Jadi kalau semuanya ke fakir miskin, itu adalah asnaf yang dimaksud memang benar mustahik, yang tersebut perlu dibantu oleh Baznas,” ujarnya.
Noor menyampaikan, pihaknya cuma menyalurkan bantuan pada asnaf selama ini. Ia juga menuturkan, pihaknya telah terjadi memberi makanan bergizi gratis.
“Bahkan terus-menerus kami sampaikan, siapa hanya yang dimaksud bukan bisa saja makan, datang ke Baznas. Dimana saja, pasti ada,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga bisa jadi urunan untuk membantu anggaran inisiatif makan bergizi gratis. Usulan itu didasari lantaran takyat Indonesia dermawan lalu suka menyumbang, bahkan ia mengusulkan agar sanggup dibiayai dana zakat.
Usulan itu dilayangkan Sultan sekaligus merespons kegiatan MBG dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila hanya sekali mengandalkan APBN.
“Saya meninjau begini memang benar negara pasti di area bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin inisiatif makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya hanya kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” kata Sultan pada waktu ditemui di dalam Kompleks Parlemen, Ibukota Pusat, Selasa (14/1/2025).
