JAKARTA – Pemerintahan Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka akan datang mempunyai 46 menteri di area kabinetnya. Hal yang dimaksud mengacu pada dokumen tentang 13 Komisi di tempat DPR RI Periode 2024-2029 beserta mitra kerjanya.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra mencela apabila total kementerian Prabowo-Gibran nantinya sebanyak itu. “Jumlah juga bidang kementerian sebanyak itu cenderung tak efektif juga membebani, tiada belaka beban anggaran tetapi juga beban birokrasi,” kata Dedi terhadap SINDOnews, Mingguan (13/10/2024).
Karena, kata Dedi, setiap menteri dipastikan akan terkait dengan menteri lainnya meskipun di satu persoalan. Dia menambahkan, semakin rumit pada tata kelola komunikasi apabila menteri yang dimaksud mengisi sikap berbeda kepentingan politik.
“Saling sandera kebijakan akan menguat, ini menjadi persoalan baru pada pemerintahan Prabowo mendatang,” tuturnya.
Dia berpendapat, justru yang digunakan diperlukan adalah menteri diringkas lebih besar sedikit. Dia menyarankan diperbanyak kantor dinas tingkat provinsi. Jika tetap saja di dalam wilayah pusat, menurut dia, yang diperlukan tambahan lembaga atau badan, sementara kendali menteri tetap saja satu.
“Kabinet yang mana obesitas akan potensial dijadikan kompetisi balas jasa pilpres, semua pihak ingin disenangkan oleh Prabowo, ini akan menghambat konstruksi dan juga efektivitas kerja pemerintah ke depan,” imbuhnya.
Dia memberikan contoh Kementerian Koordinator Sektor Pembangunan Individu kemudian Kebudayaan (Kemenko PMK) dan juga Kemenko Sektor Kemasyarakatan merupakan pemborosan posisi. “Dua bidang ini semestinya cukup dipimpin satu menteri,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara ihwal kabar Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan membentuk sebanyak 46 kementerian. Diketahui, jumlah agregat itu terlihat dari jumlah agregat mitra DPR periode 2024-2029.
