JAKARTA – Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Aryo Seno Bagaskoro menilai, panggilan pemeriksaan mantan Menteri Hukum kemudian HAM Yasonna H Laoly oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernuansa politis.
Apalagi tak ada tindakan signifikan dari lembaga antirasuah pada menangkap Harun Masiku.
“Kasus yang tersebut dikaitkan lalu dijadikan alasan untuk memanggil Pak Yasonna itu kan tindakan hukum yang tersebut sudah ada lama sekali serta berlarut-larut. Publik sudah ada meninjau tahapan drama demi drama yang mana terjadi dan juga tidaklah kunjung ada satu langkah yang mana tegas atau definitif yang kemudian diambil, tetapi malah cenderung nuansanya politis,” terang Seno dikutipkan Kamis (19/12/2024).
Apalagi, kata Seno, Pemilihan Kepala Daerah 2024 sudah pernah usai kemudian PDIP sudah pernah melakukan konsolidasi internal guna mempersiapkan kongres partai. Dalam proses itu, Seno menilai, banyak gangguan pada konsolidasi partai.
“Mulai dari pemasangan spanduk-spanduk provokatif di tempat jalan-jalan protokol di area Jakarta, lalu narasi besar sedemikian masif dijalankan di tempat medsos untuk tujuannya diksi agendanya itu tumbangkan banteng, tenggelamkan banteng, kalahkan banteng lalu seterusnya. Dari sisi lain lalu ada berbagai panggilan hukum untuk elite-elite partai,” ujarnya.
“Buat kami ini sangat susah untuk kemudian tidaklah membayangkan bahwa tindakan hukum ini tak bermuatan politis,” imbuh Seno.
Kendati demikian, ia berharap agar tindakan hukum seperti itu dapat dihentikan. Ia pun berharap KPK agar tak mempolitisasi hukum. Menurutnya, hukum harus berkeadilan kemudian dijalankan dengan prinsip yang digunakan baik.
