JAKARTA – Dewan Pakar BPIP Lingkup Strategi Kebijakan Luar Negeri Dr Darmansjah Djumala menanggapi tindakan WTO terkait gugatan Indonesia di area bidang perdagangan kelapa sawit.
“Keputusan WTO yang tersebut mengungguli gugatan Indonesia di area WTO menunjukkan Indonesia tak pernah tunduk pada tekanan urusan politik Uni Eropa di sengketa dagang kelapa sawit. Hal itu membuktikan juga forum perdagangan multilateral WTO taat hukum di menyelesaikan sengketa dagang sesuai dengan fatsunnya, rule-based approach. Ini adalah preseden bagus bagi Indonesia apabila kita bersengketa lagi dengan negara anggota untuk komoditas lain,” ujar Djumala, Senin, 20 Januari 2025.
Sebelumnya diberitakan, Panel Organisasi Perdagangan Dunia, WTO (World Trade Organization) pada 17 Januari lalu memutuskan kebijakan Uni Eropa (UE) menghadapi minyak sawit lalu biofuel berbasis tumbuhan sawit adalah praktik diskriminasi.
Sebelumnya, UE membatasi pemakaian material dasar kelapa sawit untuk biofuel sehingga merugikan Indonesia sebagai salah satu pengekspor sawit terbesar dalam dunia.
Djumala yang dimaksud pernah bertugas di dalam PTRI Jenewa, Swiss, menangani isu-isu perdagangan internasional di tempat WTO selama ini UE menuduh sawit Indonesia tiada memenuhi standar kebugaran oleh sebab itu kadar lemak serta kolesterolnya tinggi.
UE juga menuduh pengembangan perkebunan sawit Indonesia tiada memenuhi standar lingkungan hidup.
Menurut Djumala, tuduhan UE yang disebutkan tidak semata dikarenakan alasan kemampuan fisik kemudian lingkungan hidup. “Tapi, lebih lanjut serius dari itu, kebijakan UE lebih tinggi bermotifkan kebijakan pemerintah perdagangan. UE sejak 2003 mulai menerapkan kebijakan renewable energy dengan menggunakan minyak nabati untuk produksi biofuel, yaitu rapeseed dan juga bunga matahari,” ujarnya.
Dalam hitungan ekonomi, ternyata sebagai materi dasar pembuatan biofuel, rapeseed, dan juga bunga matahari tambahan mahal dari kelapa sawit. Hal ini akan menurunkan daya saing rapeseed serta bunga matahari terhadap kelapa sawit.
Dia menuturkan akibat kalah bersaing dengan sawit Indonesia serta untuk melindungi petani rapeseed juga bunga matahari, UE menerapkan kebijakan diskriminatif dengan membatasi pemanfaatan sawit sebagai komponen dasar biofuel.
