JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terhadap Menteri Energi juga Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada rapat di dalam Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025. Pertemuan yang disebutkan mengkaji terkait kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) akibat Kementerian Energi serta Narasumber Daya Mineral (ESDM) melarang pelanggan sampai ke tingkat pengecer atau warung kelontong.
“Bapak presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami melawan arahan bapak presiden adalah menjamin seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil di tempat Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Yang kedua dalam tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang digunakan menjadi keinginan mereka, khususnya menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata bapak presiden,” sambungnya.
Prabowo, kata Bahlil, menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih lanjut tepat sasaran lalu tiada lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
“Jujurlah, ada oknum-oknum yang mana main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari penggawa ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.
Bahlil mengungkapkan bahwa reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, khususnya oleh sebab itu skema yang mana ada ketika ini sudah ada berlangsung selama lebih lanjut dari 20 tahun tanpa pembaharuan signifikan. Bahlil pun menegaskan bahwa subsidi LPG yang mana mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan warga yang dimaksud berhak.
“Diharapkan penduduk mendapatkan tarif dengan yang mana semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di tempat tingkat sampai tingkat penduduk itu, dibeli sampai nilai tukar Rp25.000 per tabung. Tidak belaka itu, ada juga yang tersebut mengoplos. Ini adalah kan sayang,” kata Bahlil.
Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan bahwa penataan subsidi harus dijalankan agar bukan terjadi pemborosan anggaran juga kebocoran dalam tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah sudah mengubah sistem distribusi LPG dalam tingkat pengecer dengan meninggikan status dia menjadi sub pangkalan yang dimaksud lebih banyak mudah diawasi.
