Dukung Pembangunan yang tersebut Inklusif, Kemenko PMK Gelar Pembinaan Pemberdayaan Perempuan

JAKARTA – Kemenko PMK dengan TNP2K mengadakan pelatihan penguatan pemberdayaan perempuan pada pengerjaan desa. Pembinaan yang dimaksud merupakan bagian dari Inisiatif Menguatkan Pemerintahan kemudian Pembangunan Desa (P3PD).

Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan serta Mobilitas Spasial Kemenko PMK Monalisa Herawati Rumayar menjelaskan, kegiatan yang tersebut diselenggarakan di dalam DKI Jakarta pada 13–15 November 2024 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di dalam desa.

Adapun pengumpulan data akan dilaksanakan pada 17–24 November 2024 di dalam delapan kabupaten, di area antaranya Bangka Tengah, Tanggamus, Indramayu, Bantul, Banyuwangi, Banjar, Maros, juga Minahasa Utara.

Lokasi-lokasi yang dimaksud dipilih, jelas Monalisa, ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti status sebagai Desa Inklusi pada P3PD, penerima inisiatif pemberdayaan, tingkat kesetaraan gender, Angka Desa Membangun (IDM), dan juga isu pemberdayaan perempuan.

“Kami akan mengoleksi informasi terkait kebijakan atau kegiatan pemberdayaan perempuan, tantangan, kemudian strategi implementasinya, peran pemerintah tempat lalu desa, hingga kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi nonpemerintah. Semua informasi ini sangat penting untuk memperkuat pemberdayaan perempuan dalam tingkat desa,” ujar Monalisa, Hari Sabtu (16/11/2024).

Monalisa menambahkan, data yang digunakan dikumpulkan akan digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan atau inisiatif yang dimaksud lebih banyak tajam dan juga relevan dalam tingkat desa.

“Semoga hasil pengumpulan data ini dapat memberikan masukan penting, baik untuk Komponen 1 P3PD di area Kementerian Dalam Negeri, Komponen 2 dalam Kementerian Desa, maupun Komponen 3 yang melibatkan Kemenko PMK serta Kementerian PPN/Bappenas,” ungkapnya.

Pelatihan ini juga dihadiri oleh Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Andre Notohamijoyo, Asisten Deputi Kedaruratan lalu Manajemen Pascabencana Merry Efriana, juga perwakilan dari Kementerian Desa kemudian Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Dalam Negeri.

Monalisa berharap kolaborasi lintas kementerian lalu lembaga ini dapat menguatkan upaya pemberdayaan perempuan di dalam desa-desa seluruh Indonesia, menyokong perkembangan yang mana inklusif serta berkeadilan gender.