Otomotif

Wuling Pasrah Hadapi Kenaikan PPN 12 Persen dan juga Pajak Daerah

JAKARTA – Kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 12 persen menjadi perhatian besar banyak pihak, khususnya di area lapangan usaha otomotif. Wuling Motors terlibat menyoroti persoalan rencana pemerintah meningkatkan beberapa kebijakan pajak.

Seperti diketahui, Wuling menjadi salah satu produsen yang tersebut menawarkan beragam jenis powertrain, mulai dari mesin pembakaran internal, hybrid, hingga mobil listrik. Sehingga, kenaikan pajak akan memberi dampak besar bagi jenama selama China itu.

Kendati begitu, Public Relations Manager Wuling Motors Brian Gomgom menyatakan pihaknya akan memperkuat kebijakan yang digunakan diterapkan pemerintah. Namun, ia mengungkapkan pihaknya belum mempersiapkan strategi akibat belum ada kepastian mengenai kenaikan PPN 12 persen.

“Kalau untuk PPN 12 persen kita kan masih menanti ya, dikarenakan belum ada langkah seperti apa. Kita tentunya akan menyokong pemerintah akan mengambil langkah seperti apa oleh sebab itu dengan adanya seperti itu pemerintah sudah ada memikirkan benefit yang dimaksud lebih lanjut besar lagi untuk pada publik luas,” kata Gomgom di dalam Tangerang, belum lama ini.

“Dari sisi kita kami membutuhkan strategi khusus untuk menanggapi kebijakan-kebijakan itu. Tapi yang digunakan pasti kami akan mengikuti kebijakan yang dimaksud diterapkan pemerintah,” lanjutnya.

Soal kenaikan harga, Gomgom belum mampu meyakinkan apakah pihaknya akan melakukan hal tersebut. Sebab, belum ada dokumen mengenai kenaikan PPN 12 persen, sehingga pihaknya tak sanggup menghasilkan tindakan di waktu dekat.

“Kita belum bisa saja bicara kenaikan berapa persen sebab memang sebenarnya harus kita lihat dulu perhitungannya seperti apa lalu juga ini berlakunya untuk apa. Karena belum ada dokumen yang tersebut menyatakan ini harus berjalan jadi kita harus menunggu,” ungkapnya.

Selain kenaikan PPN 12 persen, sektor otomotif juga akan dibebani oleh opsen pajak (pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu). Di mana pemerintah area juga akan meninggal BBNKB (Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor) yang dapat memproduksi tarif kendaraan melonjak.

“Kalau untuk opsen pajak kita lihat dulu akan seperti apa, dikarenakan kalau kita komunikasikan sekarang kita juga belum tahu seperti apa kelengkapan dokumennya,”tuturnya.

Related Articles

Back to top button