SURABAYA – Menjelang peresmian Danantara pada 24 Februari 2025, super holding BUMN ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan juga daya saing sektor ekonomi nasional, mirip dengan model Temasek Holdings di dalam Singapura. Danantara akan segera menjalankan aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp14.715 triliun.
Pengamat Hukum juga Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengingatkan, kemungkinan risiko yang dimaksud dapat muncul, khususnya jikalau mengawasi pengalaman buruk skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ) pada krisis dunia usaha 1998.
Meskipun pembentukan Danantara menghadirkan harapan baru bagi pengelolaan aset negara, namun pengalaman traumatis BLBI menunjukkan bahwa pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama.
“Dalam tindakan hukum BLBI, kita mengamati bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan lalu intervensi urusan politik yang dimaksud kuat. Jika Danantara tidak ada dikelola dengan transparansi kemudian akuntabilitas tinggi, ada risiko skenario sejenis terjadi,” ujar Hardjuno di tempat Surabaya, Kamis (20/2/2025).
Dalam skema BLBI, pemerintah mengucurkan Rp144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang dimaksud terdampak krisis. Sayangnya, dana yang dimaksud banyak yang dimaksud tidaklah kembali ke negara akibat penyalahgunaan oleh bankir serta konglomerat yang dimaksud memiliki hubungan dengan elite politik.
Hardjuno menilai bahwa skenario sama dapat terjadi pada Danantara apabila bukan ada mekanisme yang tersebut jelas di pengelolaan dan juga pelaporan keuangan holding tersebut. Hardjuno mencontohkan, bahwa model Temasek Holdings di area Singapura juga Khazanah pada Malaya menunjukkan bagaimana pengelolaan aset negara yang tersebut transparan kemudian independen dapat menyokong dunia usaha nasional.
Namun Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman Negara Malaysia dengan 1MDB menjadi contoh bagaimana kesalahan di tata kelola dapat berujung pada skandal keuangan berskala besar. “Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa jikalau ada intervensi kebijakan pemerintah lalu kurangnya pengawasan, holding penanaman modal negara justru sanggup menjadi beban kegiatan ekonomi yang tersebut berlarut-larut,” tambahnya.
Selain tantangan tata kelola, kebijakan efisiensi yang mana diterapkan untuk membiayai kegiatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat sorotan. Menurut Hardjuno, jikalau efisiensi ini dilaksanakan dengan memangkas anggaran sektor lain, kesejahteraan penduduk di tempat luar penerima khasiat MBG dapat terancam.
“Perlu kajian lebih besar pada terkait dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor kesehatan, pendidikan, kemudian infrastruktur. Jangan sampai demi satu acara unggulan, sektor lain justru dikorbankan,” ujarnya.
