Efisiensi Anggaran Bisa Jadi Petaka, Pegawai Honorer serta PPPK Dipangkas

JAKARTA – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga yang dimaksud signifikan akan berdampak pemangkasan tenaga honorer. Bhima menilai, pengurangan dari sisi belanja pegawai ini akan berdampak buruk terhadap kualitas pelayanan publik. Bahkan mampu sampai pada pelayanan terhadap rakyat dapat justru terganggu.
“Efisiensi anggaran ini bisa saja terjadi pemangkasan tenaga honorer, tenaga kontrak dalam eksekutif Daerah, juga mampu menyebabkan pelayanan rakyat yang mana terganggu,” kata Bhima ketika dihubungi SINDOnews, hari terakhir pekan (7/2/2025).
Lebih jauh, Bhima menjelaskan pada tahun 2022 sendiri jumlah keseluruhan tenaga honorer pada Indonesia sekitar 2,35 jt orang. Paling berbagai berada di tempat Instansi Kementerian Agama 139.000 orang Kementerian Sosial 40.000 orang, Pemprov Jatim 24 ribu orang, Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat 21 ribu orang, juga Pemprov Jateng 21 ribu orang.
Efisiensi anggaran bukan cuma berlaku untuk otoritas Pusat, tapi juga pemerintahan Daerah. Sehingga efisiensi tenaga honorer dan juga PPPK di area otoritas juga punya potensi besar untuk dilakukan.
“Efeknya nanti di dalam wilayah sanggup terjadi pelayanan masyarakat yang digunakan juga memburuk. Apalagi Dana Desa juga sebagian kan telah dialokasikan untuk makan bergizi gratis,” tambah Bhima.
Menurutnya, pemangkasan anggaran yang dimaksud diadakan oleh otoritas sendiri bertujuan untuk mendanai acara makan bergizi gratis (MBG) yang dimaksud memerlukan APBN cukup besar. Kapasitas fiskal yang mana terbatas disamping acara yang dimaksud membutuhkan anggaran besar menciptakan langkah efisiensi diadakan untuk mengalihkan pos anggaran.
“Efisiensi ini bisa jadi mengganggu tercapainya inisiatif serta juga bisa jadi menyebabkan pertumbuhan perekonomian 2025, diperkirakan semata-mata 4,7%. Karena efisiensinya ini semata-mata untuk MBG. Karena kita tahu juga dampak MBG ternyata tidak ada sebesar itu (terhadap perekonomian nasional), keterlibatan UMKM -nya juga masih minim,” pungkasnya.





