JAKARTA – DPC Himpunan Putra-Putri Angkatan Darat (HIPAKAD) DKI Jakarta Barat mendatangi Aslog Kodam Jaya , Rabu (8/1/2025). Ketua DPC HIPAKAD DKI Jakarta Barat Bryan Ghautama beserta pengurus menyampaikan surat permohonan mediasi juga diplomasi surat edaran Aslog Kodam Jaya terkait pengosongan penghuni rumah dinas kompleks perumahan Kodam Kalideres.
Surat DPC HIPAKAD Ibukota Barat bernomor 05/DIPLOMASI/I /2025 diterima staf Aslog Kasdam Jaya Serda C Turiatno.
Bryan mengatakan, Aslog Kodam Jaya Kolonel Czi Burhannudin tiada ada pada tempat ketika beliau berkunjung ke Kodam jaya, Rabu (8/1/2025).
Sebelumnya, perwakilan warga yang dimaksud berdomisili di dalam kompleks perumahan Kodam Kalideres Ibukota Indonesia Barat mendatangi Sekretariat DPC HIPAKAD Ibukota Barat.
Sebanyak 114 warga memohon terhadap HIPAKAD untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang mana merek alami terkait surat pengosongan yang dimaksud dilayangkan Kodam Jaya.
Bryan berharap dengan melayangkan surat mediasi yang digunakan HIPAKAD berikan secara langsung ke Kodam Jaya melalui Aslog Kodam Jaya membuka kesempatan mediasi antara penghuni (Putra-putri TNI/PNS TNI) lalu Kodam Jaya dapat memberikan solusi. Tentunya dengan mempertimbangkan kemanusiaan kemudian jasa para orang tua penghuni kompleks yang telah dilakukan berjasa terhadap bangsa kemudian negara.
HIPAKAD berharap Pangdam Jaya dapat bijaksana memberikan solusi yang tersebut terbaik buat penghuni, tak diskriminasi di menangani persoalan ini.
“Saran kami, Kodam Jaya bisa jadi bekerja identik dengan Pemprov DKI Jakarta ataupun pemerintah pusat agar dicarikan solusi yang terbaik,” kata Bryan.
“Warga yang dimaksud tinggal pada Kompleks Kodam Kalideres umumnya adalah Warakawuri, putra-putri tentara, memang sebenarnya sebagian orang tua mereka itu sudah meninggal dunia, namun harus dilihat jasanya. Maka itu negara wajib hadir di tempat sini, jangan dia digusur tanpa ada kejelasan nasibnya, itu tidak ada manusiawi. Presiden Prabowo harus segera menerjunkan utusannya agar nasib anak pejuang ini bukan sengsara,” ungkapnya.
HIPAKAD memohon untuk semua pihak seperti pemerintah pusat, Mabes TNI, Mabesad, Kodam jaya, Pemprov Jakarta, serta penghuni kompleks TNI ada jalan mengundurkan diri dari pada menangani tindakan hukum ini. Tidak ada pengusiran semena-mena terhadap keluarga besar TNI dengan cara-cara tiada baik pada kemudian hari yang dapat memicu kemarahan terhadap putra-putri TNI terhadap TNI itu sendiri.
