JAKARTA – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) siap mengembangkan sarana produksi komponen bakar minyak (BBM) ramah lingkungan dari green refinery yang sudah dimasukkan di Rencana Jangka Panjang Korporasi (RJPP). Penguraian sarana produksi dan juga item BBM ramah lingklungan yang dimaksud merupakandukungan KPI melawan kegiatan pemerintah untuk menghurangi emisi karbon kemudian mencapai target Net Zero Emission (NZE) di area tahun 2060.
Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan, pada RJPP perusahaan telah dilakukan dicanangkan konstruksi green refinery atau sarana produksi BBM ramah lingkungan atau green refinery, dalam antaranya pengembangan Kilang Cilacap Tahap 2 yang diproyeksikan pada 2027 dengan kapasitas produksi 6.000 barel Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) per hari (bph).
“Selain itu, Kilang Plaju ditargetkan rampung pada 2030 dengan kapasitas pengolahan biofuels 20.000 bph, Kilang Dumai pada 2031 dengan kapasitas 30.000 bph, kemudian Kilang Balikpapan pada 2034 dengan kapasitas 30.000 bph,”papar Taufik di diskusi bertajuk “Decarbonizing the Future: The Role of Green Fuel in Reducing Emissions” pada Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Saat ini, KPI mampu memproduksi komponen bakar nabati melalui beberapa metode, yang mana salah satunya mampu memproduksi Sustainable Aviation Fuel (SAF) di tempat Kilang Cilacap dengan kapasitas 9.000 bph. KPI juga melakukan pengolahan material bakar berbasis CPO yang tersebut mampu memproduksi green diesel atau B100. “HVO dari Kilang Cilacap merupakan konversi dari feedstock RDBPO, khususnya barang renewable diesel 100% atau B100 dengan kapasitas 3.000 bph,” paparnya.
Taufik menambahkan, KPI juga telah siap menjalankan rencana pemerintah untuk memproduksiBBM dengan kadar sulfur rendah. Menurut dia, salah satunya adalah Kilang Balongan yang dimaksud telah siap untuk memproduksi BBM dengan kadar sulfur 10 ppm. Kemudian, pada tahun depan, Kilang Balikpapan akan mulai beroperasi dan juga mampu memproduksi BBM berstandar EURO 5 dengan kadar sulfur 10 ppm, untuk jenis gasoline maupun diesel.
“Ini akan meningkatkan kapasitas untuk memenuhi keinginan (BBM rendah sulfur) di dalam wilayah Jawa juga Kalimantan. Sedangkilang lainnya masih bervariasi,” jelas Taufik.
Peneliti Senior Badan Investigasi dan juga Inovasi Nasional (BRIN) Arie Rachmadi pada diskusi yang dimaksud mengakui, pengaplikasian substansi bakar nabati adalah salah satu cara terbaik untuk menekan emisi yang selama ini banyak dihasilkan oleh kendaraan. Menurut dia, Indonesia berada di tempat jalur yang tepat dengan keberhasilan kegiatan biodiesel, sejalan dengan tren global yang semakin mengarah pada pemanfaatan biofuel.
“Selanjutnya, salah satu fokus yang tersebut harusnya dapat dikejar adalah pemakaian gasoline ramah lingkungan. Sebab konsumsi (BBM) terbesar sebetulnya ada dalam bensin atau gasoline,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak menilai tantangan terbesar untuk mengupayakan acara biofuel selain kepastian pasokan material baku adalah harganya yang dimaksud relatif lebih besar tinggi ketimbang substansi bakar fosil. Untuk itu, beliau berharap ada dukungan dari pemerintah sebagai insentif agar produksi maupun konsumsi biofuel meningkat.
“Harus ada kemauan baik dari pemerintah tindakan dengan memberikan insentif untuk memverifikasi ketersediaan feedstock. Dalam hal ini feed in tariff bisa jadi diterapkan,” tandasnya.
