JAKARTA – Efisiensi anggaran yang tersebut sedang digalalakkan pemerintah hingga Rp306 triliun berpotensi menghambat target peningkatan perekonomian 8%. eksekutif perlu memperhatikan sektor manufaktur, investasi, produktivitas tenaga kerja kemudian stabilitas politik.
“Tata kelola pemerintahan juga harus berjalan dengan baik untuk membantu perkembangan ekonomi 8%,” ujar Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) Hima Persis, Hafidh Fadhlurrohman, pada acara diskusi bertajuk “Pertumbuhan Kondisi Keuangan 8%: Utopis atau Realistis?”, yang dimaksud dilakukan Jaringan Cendekiawan Muda, Rabu (12/2/2025).
Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal berpendapat, perkembangan ekonomi mencapai 8% masih memungkinkan dengan persyaratan adanya terobosan dan juga akselerasi yang dimaksud signifikan. Untuk mencapai nomor tersebut, pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM, kesiapan infrastruktur kemudian optimlaisasi pengelolaan acara prioritas. Tak hanya sekali itu, pembengkakan kabinet dapat menjadi faktor yang mana perlu diperhatikan.
“Efisiensi memang benar diperlukan untuk meminimalisir peluang mark-up anggaran. Namun perlu kehati-hatian di penerapannya agar tak menghambat kinerja pemerintah,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengatakan, bukan ada negara yang dimaksud dapat mencapai status negara maju apabila masih terjebak di Middle-Income Trap (MBG).
“Belanja pemerintah perlu dikelola dengan cermat agar tiada menciptakan kerentanan terhadap peningkatan ekonomi di area masa depan,” ujar Esther.
Menyikapi pandangan tersebut, Deputi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), M. Isra Ramli menegaskan, penambahan jumlah keseluruhan kementerian pada kabinet tidak ada serta-merta menyebabkan pemborosan. Saat ini terdapat 48 kementerian dari sebelumnya 34. Namun, hal ini tidak ada lantas menjadi beban anggaran. Pasalnya, efisiensi yang tersebut dilaksanakan justru bertujuan untuk menghapus program-program yang tersebut bukan memberikan faedah dengan segera bagi rakyat.
“Penghematan anggaran justru sangat diperlukan mengingat adanya anomali pada realisasi anggaran di dalam beberapa kementerian,” ujarnya.
Isra menegaskan, efisiensi yang dijalankan pemerintah ini dapat berdampak pada entrepreneur yang selama ini mendapatkan proyek dari kementerian yang mana tidaklah berjalan secara efektif. Perdebatan mengenai efisiensi anggaran lalu strategi peningkatan perekonomian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus dijalankan dengan keseimbangan yang tepat.
“Di satu sisi, efisiensi menjadi langkah penting untuk menjaga kredibilitas fiskal. Namun, dalam sisi lain, pemerintah juga harus meyakinkan bahwa pemangkasan anggaran tidak ada menghambat acara strategis yang tersebut dapat menggalakkan pertumbuhan perekonomian berkelanjutan,” ucapnya.
