Saksikan One on One Bersama Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, hari terakhir pekan 27 Desember 2024 Waktu 21.30 Waktu Indonesia Barat pada SINDOnews TV
JAKARTA – Gelombang penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Angka ( PPN ) dari 11 persen menjadi 12 persen terus menggema. Makin dekat tanggal berlakunya 1 Januari 2025, petisi penolakan kenaikan PPN 12 persen sudah ada ditandatangani tambahan dari 170 ribu orang.
Masyarakat khawatir kenaikan PPN menjadi 12 persen akan bergabung mengerek harga jual barang-barang. Meski Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan barang-barang keperluan pokok tidaklah kena kenaikan PPN, namun nyatanya wacana pengenaan PPN terhadap barang yang dimaksud dianggap premium masih tetap saja berjalan.
Ditambah sekolah serta kebugaran juga diwacanakan akan terkena PPN 12 persen. Para pakar sektor ekonomi menilai penerapan PPN menjadi 12 persen dalam sedang lemahnya daya beli masyarakat, akan memperburuk situasi ekonomi.
Apalagi pada waktu ini juga sedang terjadi gelombang PHK dampak menurunnya berbagai lapangan usaha Tanah Air. Mereka mendesak pemerintah menunda kenaikan PPN menjadi 12 persen, apabila bukan ingin daya beli publik lalu perkembangan ekonomi makin menurun.
Menanggapi desakan itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah sudah memperhitungkan dengan matang rencana lalu dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Febrio bahkan optimistis, peningkatan dunia usaha akan tetap saja terjaga dengan berbagai insentif yang mana disiapkan.
Saksikan perbincangan Kepala BKF Febrio Kacaribu dengan Prisa Sambodatu persoalan PPN 12 persen dan juga kemungkinan sanggup ditunda atau tidak, eksklusif di area One On One Sindonews TV, Hari Jumat 27 Desember 2024, Waktu 21.30 WIB.
