Sharing Session UMKM Bersama SINDOnews, BKPM Siapkan Aturan Kemitraan Usaha Besar kemudian Pelaku Mikro
JAKARTA – Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Penyertaan Modal serta Hilirisasi/BKPM (Badan Kerjasama Penanaman Modal), Anna Nurbani mengatakan, pemerintah khususnya instansinya mengapresiasi kegiatan sharing session bersatu pelaku Usaha Mikro Kecil serta Menengah ( UMKM ) yang dimaksud dihelat oleh SINDOnews.com.
Diakui Anna, menjadi edukasi yang dimaksud penting bagi para pelaku UMKM . Anna mengatakan, banyak UMKM di area Indonesia yang tersebut masih membutuhkan akses pangsa yang mana luas guna meningkatkan kelas pertumbuhan usahanya.
“UMKM itu kan selalu butuh akses pasar, permodalan lalu sebagainya. Melalui kegiatan Sharing Session dengan SINDOnews ini, kami meyakini teman-teman UMKM disini akan terhubung dengan berbagai akses informasi baik pemerintah maupun ahli UMKM lainnya,” tutur Anna, Rabu (4/12/2024).
Dalam kegiatan yang tersebut dihadiri oleh 100 pelaku UMKM tersebut, Anna menjelaskan, pemerintah sedang mempersiapkan formasi kebijakan kemitraan UMKM pada daya saingnya.
“Kami sendiri dari Kementerian Penyertaan Modal serta Hilirisasi/BKPM sudah ada mengeluarkan kebijakan dari Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara kemitraan antara usaha besar juga UMKM di dalam daerah,” terang Anna.
Selain Permen Penanaman Modal juga Hilirisasi/BKPM 1/2022, Anna mengatakan, pihaknya sedang menyusun petunjuk teknis terkait tata cara kemitraannya. Tata cara yang digunakan kemitraan yang dimaksud, lanjut Anna, ditujukan agar pelaku UMKM dapat dimudahkan untuk mengakses inisiatif kemitraan di dalam platform digital OSS (sistem Online Single Submission atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik).
Diketahui, OSS merupakan bentuk fasilitasi kemitraan antar pelaku bisnis Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM di area daerah, yang digunakan sebelumnya dilaksanakan secara manual dengan data UMKM siap bermitra yang tersebut direkomendasikan oleh daerah, asosiasi pengusaha, dan juga kementerian/lembaga.
“Jadi selain dari Kementerian Investasi, dari Kementerian dan juga lembaga lainnya juga miliki andil mirip sehingga kami ke depannya akan berkolaborasi guna bagaimana langkah menyokong daya saing UMKM juga memiliki akses lingkungan ekonomi yang luas,” jelas Anna.
