JAKARTA – pemerintahan siap menangani prospek kebakaran hutan juga lahan (karhutla) dalam 2025. Hal itu ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Rapat Kesepahaman Hasil Pertemuan Conference of Parties (COP) ke-19 dari ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) di tempat Ballroom 1, Four Seasons Hotel, Jakarta, Mulai Pekan (23/12/2024).
Rapat yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ini mendiskusikan langkah strategis penanganan kebakaran hutan kemudian lahan (Karhutla) dalam wilayah ASEAN, dan juga tindakan lanjut komitmen negara-negara anggota AATHP. Menteri Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa COP-19 menghasilkan kembali beberapa komitmen penting untuk meningkatkan akselerasi kerja serupa lintas batas di pengendalian asap.
“Beberapa komitmen telah lama disampaikan para menteri untuk meningkatkan akselerasi dari AATHP. Salah satu langkah penting adalah penyelenggaraan juga pengoperasian ASEAN Coordinating Center for Transboundary Pollution Control yang mana akan berpusat dalam Jakarta,” ujar Hanif.
Menurut Hanif, keberadaan pusat koordinasi ini akan menguatkan kerja sejenis regional pada pengendalian karhutla. “Dukungan semua pihak dan juga koordinasi KLH dengan lintas Kementerian juga juga otoritas Daerah sangat penting kemudian terus ditingkatkan khususnya kesiapan kita menangani karhutla pada 2025,” tegasnya.
Hanif menjelaskan, KLH sama-sama Tim Inpres Nomor 35 Tahun 2020 sudah menyusun rencana aksi penanganan karhutla. Setelah rapat ini, lanjut Hanif konsultasi dengan Menko Polhukam akan diadakan minggu depan, disertai rapat paripurna awal Januari 2025 untuk menyelaraskan persiapan seluruh tim.
BMKG memprediksi kondisi 2025 akan normal tanpa cuaca ekstrem, namun kewaspadaan masih ditingkatkan, khususnya dalam kawasan hidrologi gambut. “Operasi modifikasi cuaca tetap memperlihatkan menjadi salah satu langkah penting, tetapi kita juga menyiapkan pasukan darat dengan koordinasi lintas sektoral, mulai dari TNI, Polri, desa tangguh bencana, masyarakat, hingga pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia juga menegaskan komitmen di penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Pihaknya sudah ada menyiapkan langkah hukum untuk menindak tegas upaya inisiasi lahan dengan api, baik oleh warga maupun perusahaan.
“Dengan persiapan yang tersebut matang, kami pastikan untuk publik Indonesia bahwa pemerintah siap menangani prospek Karhutla pada 2025, sekaligus menekan dampaknya seminimal mungkin, termasuk pencemaran udara yang membahayakan kondisi tubuh masyarakat,” pungkasnya.
