JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan, tidaklah ada pengurangan pegawai pada lingkup Kementerian BUMN, kendati anggaran operasional tahun ini dipangkas dikarenakan adanya efisiensi dari pemerintah pusat untuk anggaran Kementerian lalu Lembaga (K/L).
Hingga ketika ini pegawai level bawah seperti office boy hingga satpam tidaklah dikurangi. Erick menyebut, pihaknya tetap memperlihatkan menggunakan anggaran yang dimaksud ada untuk memberikan hak para pegawai, tanpa dipotong.
Komitmen Erick Thohir yang disebutkan disampaikan pada rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI, Kementerian Perdagangan, Badan Perlindungan Customer Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
“Sesuai dengan arahan Komisi VI, pengurangan pegawai itu belum ada sampai hari ini, lalu office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang mana ada,” ujar Erick Thohir ketika raker, Kamis (13/2/2025).
Kendati begitu, tunjangan kinerja lalu insentif lain untuk pegawai belum sanggup dinaikan tahun ini. “Jadi oleh sebab itu kita tiada bisa saja naikkan tunjangan kinerja lalu lain-lainnya, ya kita proteksi sarana kepegawaian,” paparnya.
Kementerian BUMN harus menurunkan pos anggaran dari beberapa jumlah inisiatif atau kegiatan sepanjang 2025. Aksi ini menyusul pagu anggaran berpotensi dikurangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Erick mengatakan, batas minimum anggaran operasional Kementerian BUMN tahun ini senilai Rp215 miliar, turun sangat jauh dari pagu anggaran 2025 yakni Rp277 miliar.
Jumlah batas minimum anggaran operasional merupakan hasil pengurangan dana yang dimaksud sudah ada dihitung Kementerian BUMN serta diusulkan terhadap Kementerian Keuangan. “Memang batas minimum kami untuk beroperasional kurang lebih banyak pada Rp215 miliar,” ucapnya.
