JAKARTA – Setara Institute menilai kualitas sekaligus dinamika proses mendekati hingga pelaksanaan Pilpres kemudian pemilihan kepala daerah 2024 cukup rendah. Penilaian ini berdasarkan Angka HAM 2024, Distraksi Hak Asasi di dalam Rezim Transisi yang tersebut dikeluarkan Setara Institute.
Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan menuturkan rendahnya kualitas demokrasi pada waktu ini ditandai partisipasi Pemilihan Umum Serentak 2024 tiada menyentuh 70%, sarana prasarana pilpres yang dimaksud tidaklah inklusif, hingga representasi perempuan di kursi parlemen maupun kontestasi kepala daerah.
“Hal inilah yang tersebut menjadi alasan di tempat balik menurunnya -0,1 pada skor hak turut juga di pemerintahan menjadi 3,1,” kata Halili sebagaimana siaran pers yang tersebut diterima, Selasa (10/12/2024).
Dalam tabel perbandingan skor Ukuran HAM periode I (2014-2019), 2023, serta tahun 2024 dinyatakan skor hak sipil dan juga urusan politik sebagai berikut 3,0 (periode I), 3,0 (tahun 2023), dan juga 2,9 (tahun 2024).
Dengan menurunnya hak sipil juga kebijakan pemerintah pada tahun 2024, Setara Insititute merekomendasikan Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi lalu berpendapat oleh masyarakat, jurnalis, maupun insan akademis.
Kemudian, menjamin ruang civic tanpa intervensi. “Termasuk dan juga teristimewa memulihkan lingkungan urusan politik demokratis yang mana patuh pada prinsip rule of law juga standar-standar etik demokrasi,” ujar Halili.
Diketahui, Angka HAM 2024 ini merupakan studi pengukuran kinerja negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) di perlindungan, pemajuan, penegakan, dan juga pemenuhan HAM pada Indonesia.
Indeks HAM disusun dengan mengacu pada rumpun-rumpun hak yang digunakan terdapat pada Kovenan Internasional Hak Sipil kemudian Politik kemudian Kovenan Internasional Hak Sipil dan juga Politik dan juga Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dengan menetapkan 6 indikator pada variabel hak sipil lalu kebijakan pemerintah juga 5 indikator pada variabel hak ekonomi, sosial, budaya yang mana selanjutnya diturunkan ke pada 50 sub indikator.
Penilaian dilaksanakan menggunakan skala Likert dengan rentang 1-7 yang mana menggambarkan nilai 1 sebagai perlindungan, penghormatan, juga pemenuhan HAM yang mana paling buruk. Lalu, bilangan 7 menunjukkan upaya komitmen pemajuan HAM yang paling baik.
Penilaian ini menggunakan triangulasi sumber serta expert judgment sebagai instrumen justifikasi temuan studi.
