JAKARTA – Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) terus meluas sehingga dibutuhkan intervensi pemerintah untuk menghentikan tren PHK dikarenakan menyangkut nasib kesejahteraan ribuan pekerja. Baru saja, sektor tekstil lalu produk-produk tekstil (TPT) dalam Tangerang melakukan PHK massal menyusul pabrik Sritex pada Solo.
“Pemerintah sudah ada seharusnya bergerak cepat mengambil langkah konkret, mengingat PHK massal semakin marak terjadi. Agar tak terjadi kebangkrutan, maka sebaiknya memberikan insentif fiskal misalnya merupakan penangguhan bayar pajak,” ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti pada waktu dihubungi SindoNews, disitir Hari Sabtu (8/3/2025).
Dia juga mendesak pemerintah untuk memenuhi hak-hak pekerja. Langkah ini penting agar merek sebagai korban PHK bisa saja tetap memperlihatkan mampu menyambung hidup. Lebih lanjut, para korban PHK perlu didampingi untuk mampu membuka bidang usaha sendiri atau kembali disediakan lapangan kerja untuk bekerja dalam lapangan usaha lain yang digunakan masih bergairah.
Sebagai informasi, dua pabrik sepatu di tempat Tangerang PT Adis Dimension Footwear lalu PT Victory Ching Luh melakukan PHK 3.500 pekerja. Tren PHK bukan belaka terjadi dalam sektor tekstil tapi juga menyasar sektor-sektor lainnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja lalu Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi menyatakan lapangan usaha tekstil berada pada kondisi yang digunakan kian sulit dikarenakan terjadi penurunan produksi, penyusutan penjualan, lalu melemahnya lingkungan ekonomi ekspor di tempat sertai gempuran komoditas impor ke bursa domestik.
