JAKARTA – otoritas Indonesia merancang Sistem Pengetahuan Geospasial yang kuat, akurat, kemudian akuntabel untuk mengupayakan target-target pembangunan termasuk Net Zero Emission pada 2060 atau lebih lanjut cepat.
Plt Dirjen Planologi Kehutanan lalu Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup lalu Kehutanan (KLHK) Herban Heryandana mengungkapkan Indonesia mendirikan sistem informasi geospasial dengan mengacu untuk Kerangka Kerja PBB UN IGIF. Menurut Herban, sistem informasi geospasial yang tersebut kuat sangat penting untuk menjawab tantangan pembangunan.
“Misalnya green and blue economy seperti Asta Cita Presiden Prabowo,” katanya pada waktu memberi pidato kunci pada sesi diskusi panel bertajuk Advancing Geospatial Information for Enhancing Climate Action Strategies to Achieve Net Zero Emission di area Paviliun Indonesia pada Pertemuan Perubahan Iklim COP29 UNFCCC di area Baku, Azerbaijan, Kamis, 14 Oktober 2024.
Herban melanjutkan sistem informasi geospasial yang tersebut kuat juga sangat diperlukan untuk mencapai target pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan juga penyelenggaraan lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU). Indonesia mencanangkan FOLU Net Sink pada tahun 2030.
“Kita perlu mendirikan sistem monitoring lalu reporting yang dimaksud kuat untuk FOLU Net Sink dengan mengintegrasikan berbagai data informasi geospasial seperti citra satelit resolusi tinggi, data tutupan hutan, dan juga data deforestasi kemudian degradasi lahan,” katanya.
Terkait hal itu, Kementerian Lingkungan Hidup kemudian Kehutanan telah lama merancang SIGAP (Sistem Data Geospasial) KLHK, yang tersebut merupakan sistem penyelenggaraan informasi geospasial tematik, sekaligus sumber data untuk informasi kehutanan.
SIGAP mengatur 102 informasi geospasial tematik yang mana diperoleh dari berbagai sumber, kemudian dilengkapi perangkat keamanan juga kerahasiaan data. Selain itu, SIGAP merupakan open source yang tersebut aksesnya terbuka untuk masyarakat.
Sementara itu Kepala Badan Berita Geospasial (BIG) Prof. Muh Aris Marfai yang tersebut juga menyampaikan pidato kunci pada diskusi yang dimaksud mengungkapkan pemerintah Indonesia berjanji untuk menyediakan data informasi geospasial untuk menyokong perencanaan lalu pembangunan, termasuk di aksi iklim.
