JAKARTA – Pertemuan Mujadalah Kiai Kampung (MKK) mengapresiasi kebijakan prorakyat Presiden Prabowo Subianto . Mulai dari kebijakan kesejahteraan guru hingga turunnya biaya haji di area tahun 2025.
“Kami berterima kasih berhadapan dengan beberapa kebijakan yang sudah dibuat, salah satunya ialah kabar gembira bagi para guru pada Indonesia, yang tersebut mana melawan kebijakan pemerintah telah terjadi memutuskan kesejahteraan guru baik ASN maupun non-ASN untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” kata Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kiai Marsudi Syuhud di Pertemuan MKK yang diselenggarakan bersatu dengan rakyat Pedesaan Tengger, Wilayah Probolinggo, Jawa Timur, Hari Sabtu (2/2/2025).
Diketahui guru ASN mendapatkan penghasilan tambahan satu kali upah pokok. Sedangkan untuk guru Non-ASN atau honorer mendapatkan tunjangan profesi senilai Rp2 jt per bulan (bagi yang dimaksud telah proses sertifikasi).
Selain itu, Kiai Marsudi juga mengungkapkan rasa terima kasihnya untuk pemerintah yang telah terjadi menurunkan biaya haju di tempat tahun 2025.
“Pemerintah melalui Kementerian Agama dan juga DPR (Komisi VIII) telah terjadi menyepakati serta memutuskan untuk menurunkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2025. Hal ini sangat berarti bagi seluruh penduduk Indonesia khususnya bagi umat muslim,” ungkapnya.
Pada 2024 lalu, biaya setiap jamaah haji reguler rata-rata sebesar Rp56.046.172,60. Sedangkan untuk tahun 2025 biaya setiap jamaah haji reguler rata-rata sebesar Rp55.431.750,78. Sementara itu, untuk nilai manfaatnya pada tahun 2024 senilai Rp37.364.114,40, sedangkan pada tahun 2025 senilai Rp33.978.508,01.
Lebih lanjut, Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji 2024 diketahui sebesar Rp93.410.286, sedangkan pada tahun 2025 turun menjadi Rp89.410.258,79.
Dari kebijakan penurunan tersebut, maka Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2025 mengalami penurunan senilai Rp614.420,82. Untuk Skor Manfaat turun senilai Rp3.385.606.39. Untuk BPIH turun senilai Rp4.000.027,21.
“Kebijakan yang mana seperti ini sangat bermanfaat serta dirasakan secara langsung oleh umat. Kami sangat mengapresiasi pemerintah yang dimaksud telah dilakukan menimbulkan kebijakan tersebut,” ujarnya.
“Kebijakan yang digunakan seperti ini harus terus dirawat dan juga diharapkan ke depannya pemerintah juga terus melahirkan kebijakan-kebijakan maupun kegiatan yang tersebut pro rakyat dan juga dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh rakyat,” katanya.
