JAKARTA – Organisasi kepemudaan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) membantu Pemerintahan Prabowo Subianto memujudkan ketahanan serta swasembada pangan .
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 yang dimaksud juga Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga ketika diskusi umum AMPI Talks bertajuk “Mencari Solusi Mewujudkan Swasembada Pangan”.
AMPI Talks kali ini dihadiri oleh beberapa narasumber, pada antaranya Wakil Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 yang tersebut juga Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga, lalu Guru Besar IPB, Dwi Andreas Santosa.
Diskusi ini mengkaji beberapa hal, mencakup peluang, mekanisme, dan juga kesejahteraan petani pada sistem swasembada pangan sebagai perwujudan dari ambisi besar Presiden Prabowo Subianto.
“Swasembada pangan merupakan salah satu rencana dan juga inisiatif besar dari Presiden Prabowo Subianto, lantaran ini kegiatan penting untuk ketahanan nasional, maka AMPI harus mendukungnya,” kata Jerry Sambuaga, Hari Senin (25/11/2024).
Senada, Ketua DPP AMPI Ratih Ayu Syafriza mengatakan, pemerintah juga perlu turun tangan secara secara langsung agar Indonesia sanggup mewujudkan swasembada pangan,” ujar pengusaha perusahaan pangan tersebut.
Hal yang tersebut sebanding juga diungkapkan oleh Prof Dr Ir Dwi Andreas Santosa mengenai pentingnya swasembada pangan dan juga kesempatan bagi Indonesia untuk mampu mewujudkannya.
“Arab Spring dapat meledak sebab diinisasi pertama kali oleh kelangkaan pangan, maka dari itu swasembada pangan menjadi penting, sekalipun harus melalui acara yang tersebut terukur,” jelas Guru Besar IPB Dwi Andreas.
Praktisi pertanian yang tersebut juga menjadi narasumber pada diskusi kali ini Tonny Saritua Purba juga mengungkapkan pentingnya swasembada pangan bagi Indonesia di area berada dalam ancaman krisis pangan global. “Swasembada pangan sangat masuk akal sehingga kita harus memperkuat kegiatan tersebut,” ucapnya.
AMPI Talks merupakan kegiatan kepemudaan yang dimaksud dilaksanakan oleh DPP AMPI sebagai bentuk komitmen pengawalan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
