Menteri KKP Minta Pagar Laut Tak Dicabut, Pertemuan Kebangsaan: TNI AL menghadapi Perintah Presiden
TANGERANG – Ketua Diskusi Kebangsaan Provinsi Banten, Laksamana Pertama TNI (Purn) Sony Santoso menanggapi pernyataan Menteri Kelautan dan juga Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait pencabutan pagar laut oleh TNI AL . Menteri KKP berpandangan bahwa semestinya pagar laut itu tidak ada buru-buru dicabut.
Menurutnya, pernyataan Menteri KKP Wahyu Trenggono tak berdasar dan juga mencederai semangat pengabdian TNI AL yang selama ini bertugas melindungi kedaulatan laut dan juga penduduk nelayan.
“Tindakan TNI AL bersatu rakyat nelayan dilaksanakan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto serta sesuai dengan tugas pokok juga fungsi (tupoksi) TNI AL,” kata Sony Santooso untuk wartawan, Hari Minggu (19/1/2025).
Ia menjelaskan, sebagai institusi penjaga kedaulatan laut, TNI AL bertugas melindungi kepentingan bangsa, termasuk hak-hak penduduk nelayan. “Mereka (TNI AL) cuma menjalankan tugas negara, tidak bertindak sembarangan,” ujar Sony.
Tupoksi TNI AL meliputi melaksanakan pertahanan negara dalam laut, mengadakan operasi militer untuk menghadapi ancaman, juga melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan seperti pencarian kemudian penyelamatan (SAR). Selain itu, TNI AL juga berperan bergerak di patroli keamanan laut guna menghindari berbagai bentuk kejahatan, seperti perompakan, penyelundupan, lalu terorisme.
“Pembongkaran pagar laut pada Tangerang adalah bentuk nyata dari pengabdian TNI AL di melindungi hak-hak masyarakat. Apa yang digunakan dijalankan TNI AL sepenuhnya sejalan dengan perintah Presiden lalu menjadi wujud pengamalan tugas merek untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia,” kata purnawirawan bintang satu TNI AL ini.
Sony mengkritisi keras Menteri Trenggono yang mana dianggap tak memahami tugas dan juga fungsi TNI AL dan juga memproduksi pernyataan yang tersebut mengakibatkan kontroversi. “Seorang pejabat negara harus bersikap bijaksana dan juga memahami kedudukan juga tanggung jawab masing-masing institusi. Pernyataan seperti ini hanya saja akan memicu polemik serta melemah sinergi antarlembaga negara, katanya.
Ia mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan juga Perikanan yang mana dinilai rutin mengeluarkan pernyataan kontroversial serta menimbulkan gaduh.
