JAKARTA – pemerintahan masih mengkaji kebijakan tarif gas bumi tertentu (HGBT) sebesar USD6 per MMBTU untuk tujuh sektor lapangan usaha juga ada wacana untuk mencabut subsidi HGBT. Ada juga pendapat yang menginginkan subsidi dihapus, meskipun gas merupakan salah satu komponen biaya utama pada bidang industri.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengungkapkan telah waktunya pemerintah melakukan audit penerapan tarif gas alam di area pada negeri, baik yang digunakan untuk sektor maupun untuk rakyat. Sebab, nilai gas Indonesia pada waktu ini telah terlalu tinggi, jikalau dibandingkan dengan dengan harga jual gas alam internasional yang mana hanya saja USD3,21 per MMBTU.
“Kita ini salah satu penghasil gas alam terbesar dunia, bahkan baru hanya ditemukan sumber gas di tempat Aceh yang dimaksud terpencil lebih tinggi besar 18 kali lipat dari yang digunakan di dalam hasilkan pada Arab Saudi. Seharusnya biaya gas alam pada Indonesia serupa dengan yang pada berlakukan pada Arab Saudi, yaitu USD0,5 per MMBTU,” ujar BHS, pada pernyataannya, Selasa (17/12/2024).
Dia menyebutkan tarif gas sektor yang digunakan disubsidi hanya saja untuk tujuh sektor industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca kemudian sarung tangan karet adalah USD6 per MMBTU. Sementara yang digunakan tidaklah mendapatkan subsidi mayoritas produk-produk sektor adalah USD11-12 per MMBTU, tergantung klasifikasi industri.
Ketentuan itu, katanya, sangat mahal dan juga tinggi sekali harganya, bandingkan dengan harga jual gas bidang di dalam Malaya yang dimaksud sebesar USD4,5 per MMBTU. Sementara, biaya gas bidang di tempat Thailand adalah USD5,5 per MMBTU juga tarif gas bidang di dalam Vietnam sekitar USD6,39 per MMBTU.
“Bagaimana sektor kita sanggup bersaing di dalam domestik maupun internasional jikalau biaya gas alam untuk bidang di area Indonesia dua sampai tiga kali lipat dari negara-negara Asia Tenggara tersebut, apalagi di area sektor pertanian, bidang pupuk mempunyai total biaya 70 persennya adalah komponen dari gas alam,” jelas Bambang.
BHS menjelaskan apabila tarif subsidi HGBT untuk pupuk dikembalikan normal maka nilai tukar pupuk akan meningkat tajam, bisa-bisa dua kali lipat. Kondisi itu tentu akan menyulitkan produksi pertanian di tempat Indonesia dan juga harga jual beras yang dimaksud ketika ini telah sangat mahal, sehingga akan menjadi terpencil lebih banyak mahal.
Bambang yakin pemerintahan Prabowo akan memperhatikan kondisi ini untuk bukan mencabut subsidi HGBT, bahkan akan mempertimbangkan biaya gas alam untuk sektor menjadi USD6 per MMBTU untuk semua jenis industri.
“Kita harapkan bisa saja turun menjadi sebanding dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya sehingga biaya komoditas sektor akan tidak mahal serta daya beli rakyat kembali meningkat,” tandasnya.
Kebijakan ini, katanya, akan lebih tinggi meningkatkan iklim usaha lapangan usaha yang ada di area Indonesia sehingga tiada gulung tikar maupun berpindah ke negara lain yang dimaksud dampaknya akan meningkatkan pengangguran. Dengan kebijakan itu, diharapkan bidang di dalam negara lain berminat masuk ke Indonesia sehingga ekonomi menjadi bertambah 8% sesuai target yang tersebut diinginkan Presiden Prabowo.
