Partisipan JKN-KIS Tembus 267 Juta Jiwa, Jokowi Tekankan Pelayanan Aspek Kesehatan Berkualitas
JAKARTA – Proyek Kartu Indonesia Optimal ( KIS ) yang tersebut dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melalui Badan Penyelenggara Pemastian Sosial (BPJS) Aspek Kesehatan telah lama dirasakan manfaatnya. Hingga 31 Desember 2023, sebanyak 267 jiwa atau 95 persen dari total penduduk Indonesia menjadi partisipan JKN-KIS.
Saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Gedung BPJS Aspek Kesehatan di area Kawasan Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN), Wilayah Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024, Presiden Jokowi menyoroti faktor yang menimbulkan BPJS Bidang Kesehatan dapat berjalan dengan baik di tempat Indonesia dibandingkan dengan sistem kebugaran di dalam Amerika Serikat (AS).
“Di di lokasi ini menurut saya pertama, ada rujukan puskesmas. Di Amerika nggak ada puskesmas, segera ke rumah sakit sehingga beban semuanya secara langsung ke rumah sakit. Di di sini masih ditahan di dalam puskesmas , baru kalau (sakit) yang digunakan berat masuk ke rumah sakit,” ucap Presiden Jokowi.
Sejak awal, KIS yang dirilis pada 3 November 2014 sebagai realisasi janji kampanye itu sudah menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi untuk publik Indonesia agar semakin mudah mengakses layanan kesehatan.
“Kita harus bekerja keras untuk menjamin distribusi Kartu Indonesia Seimbang bisa jadi lebih tinggi merata sehingga seluruh warga bisa jadi mendapatkan akses di area bidang kemampuan fisik dan juga menegaskan rakyat yang tersebut sudah ada mempunyai Kartu Indonesia Baik mendapatkan pelayanan kemampuan fisik yang sesuai standar dan juga berkualitas,” ujar Jokowi, diambil dari laman setneg.go.id, Selasa (1/10/2024).
Tidak lupa, Jokowi menghadirkan pemerintah tempat bersinergi juga berperan terlibat pada upaya pemerintah untuk memenuhi salah satu permintaan mendasar rakyat Indonesia, yakni jaminan lalu pelayanan kesehatan. Tak segan Jokowi memberikan peringatan tegas dan juga sanksi untuk rumah sakit yang digunakan memungut biaya bagi penduduk pemegang KIS pada waktu ingin mengakses layanan kesehatan.
“Kalau ada rumah sakit yang tersebut memungut bayar ini akan saya cek mampu saya copot kepala rumah sakitnya, sanggup dokternya. Karena itu, sebenarnya juga bayar tapi yang bayar pemerintah,” kata Jokowi ketika membagikan KIS pada Terminal Soasio, Kecamatan Galela, Kota Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada 6 April 2016.
Jokowi berkali-kali berpesan terhadap jajarannya agar tidak ada mempersulit penduduk yang mana ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi pemegang KIS. “Nah ini yang digunakan paling penting. Saya sebetulnya cuma dua, rakyat itu kalau ingin mendapatkan pelayanan kemampuan fisik jangan dihambat. Yang kedua, rakyat kalau ingin mendapatkan pelayanan kemampuan fisik juga jangan dipersulit. Saya semata-mata minta itu saja, kok,” katanya.
Bahkan, ketika pandemi wabah Covid-19 pelayanan KIS pun tetap saja maksimal untuk penduduk kurang mampu. Apalagi, pandemi penyebaran virus Corona telah lama merusak tatanan kemampuan fisik tak cuma Indonesia, tetapi juga dunia. eksekutif kala itu pun melakukan pengembangan layanan kesehatan, salah satunya lewat digital sehingga akses layanan kebugaran masih terjangkau masyarakat.
