pemilihan gubernur 2024, Anggota DPR Widya Pratiwi Harap Polri Netral dan juga Jaga Marwah Institusi

JAKARTA – pemilihan gubernur Serentak 2024 tinggal menghitung hari. Jelang pemungutan suara, dinamika kebijakan pemerintah di tempat tempat menjadi perhatian serius, khususnya mengenai integritas Polri .

Anggota Komisi III DPR Widya Pratiwi mengatakan, Polri harus mampu menjaga jalannya Pemilihan Kepala Daerah berlangsung secara adil. Polri harus bebas dari kepentingan kebijakan pemerintah praktis.

”Polri harus mampu menjamin lalu meyakinkan berbagai tindakan pemanggilan, pemeriksaan hingga penetapan dituduh yang terjadi dalam tingkat daerah, khususnya Maluku di masa tahapan pilkada adalah tindakan yang dimaksud murni merupakan law enforcement dan juga bebas dari kepentingan urusan politik praktis,” kata Widya pada waktu Rapat Kerja Komisi III DPR bersatu Kapolri dan juga jajaran Kapolda se-Indonesia dalam Gedung DPR Senayan, Jakarta, Mulai Pekan (11/11/2024).

Menurut legislator Dapil Maluku itu, pada praktiknya kerap ditemui hukum disalahgunakan menjadi alat untuk memberikan tekanan politik. Menekan salah satu paslon lalu memfasilitasi paslon lain.

“Penyalahgunaan kewenangan semacam ini tentunya menjadi ekses buruk hingga menyebabkan konflik of interest serta berdampak pada kepercayaan masyrakat terhadap institusi Polri,” jelasnya.

Politikus PAN itu berharap Polri sebagai institusi negara mampu menciptakan borderline terhadap seluruh jajarannya pada tingkat daerah. Hal itu agar Polri masih berpegang pada netralitas lalu profesionalitas sehingga dapat menciptakan ruang demokrasi yang tersebut fair.

“Ini harus dipertegas di area pada forum ini. Sehingga menjadi warning untuk oknum Polri di area tingkat area agar tak menggunakan institusi sebagai sarana untuk memfasilitasi kepentingan urusan politik pribadi serta mengorbankan keberhasilan institusi,” ungkapnya.

Widya yakin netralitas juga profesionalitas institusi Polri adalah kemewahan yang dimaksud tak mungkin saja dapat ditukar dengan tawaran urusan politik ataupun kepentingan subjektif. “Saya seseorang mantan Bhayangkari yang telah bertahun-tahun berada pada lingkungan Polri di mendampingi suami saya. Untuk itulah, maka sudah ada menjadi tanggung jawab moril bagi saya untuk menjaga keberhasilan institusi Polri,” imbuhnya.