JAKARTA – Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dampak ekonomi yang tersebut akan ditimbulkan dari adanya efisiensi anggaran . Adapun efisiensi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang dimaksud resmi menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Total belanja yang dimaksud Prabowo perintahkan untuk dipotong dari anggaran pemerintah pusat lalu area itu senilai Rp306,69 triliun.
“Untuk langkah pada waktu ini bukan diadakan pengurangan total belanja di area daerah. Jadi yang digunakan ada adalah di-refocussing, sehingga dampak secara agregat secara perekonomian tentu tergantung masing-masing,” kata Menkeu Sri Mulyani pada konferensi pers di area Komisi III DPR, Hari Jumat (14/2/2025).
“Kalau realokasinya pada aktifitas yang digunakan mengakibatkan multiplier effect yang mana sebanding atau bahkan lebih banyak besar, dampak dari perekonomian akan sangat tambahan baik,” imbuhnya.
Sri Mulyani menegaskan beliau akan terus memonitor dampak dari pengurangan atau efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga .
Kemudian yang mana paling penting dari pemangkasan anggaran yang dimaksud adalah pelayanan rakyat juga birokrasi jangan sampai terganggu. “Namun sebetulnya spirit untuk memulai pembangunan efisiensi dari birokrasi itu akan tetap saja dipertahankan, lantaran itu penting bagi penyelanggaraan birokrasi yang dimaksud baik dan juga efisien,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa pemerintah akan mempertahankan prinsip efisiensi atau pemotongan anggaran pada pengelolaan Anggaran Pendapatan juga Belanja Negara (APBN).
Ia juga menyampaikan bahwa hasil rekontruksi anggaran usai efisiensi tahun ini akan menjadi acuan di penyusunan APBN 2026 mendatang. Hal yang disebutkan disampaikan Sri Mulyani pada Rapat Kerja (Raker) dengan program Pembahasan Anggaran Sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
“Kami juga menyetujui dari exercise K/L 2025 akan jadi baseline, menciptakan budaya baru efisiensi di tempat K/L, sehingga hasil dari (efisiensi) 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026,” ungkap Sri Mulyani, Kamis (13/2).
