JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengkritik kabar bahwa pelanggan Himpunan Bank Milik Negara ( Himbara ) ramai-ramai menarik uang mereka. Isu ini sebelumnya berseliweran di tempat media sosial (medsos) pada waktu Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Pengembangan Usaha Daya Anagata Nusantara ( BPI Danantara ) pada Istana Merdeka, Jakarta, pada Hari Senin (24/2/2025).
Juru bicara Kementerian BUMN, Putri Violla mengatakan, tidak ada ada aksi pengguna menarik uang di tempat bank pelat merah, ketika Danantara diresmikan Presiden. Bahkan, beliau membantah isu sovereign wealth fund mampu memicu sikap tersebut.
“Sejauh ini enggak (penarikan uang oleh pengguna bank BUMN),” ujar Putri pada waktu ditemui wartawan di tempat gedung Kementerian BUMN, Ibukota Pusat, Selasa (25/2/2025).
Kendati begitu, ketika isu yang disebutkan mencuat lalu banyak dibahas masyarakat, Kementerian BUMN dengan segera berkoordinasi dengan manajemen. “Kemarin Kementerian BUMN sudah ada berbicara dengan semua corsec (corporate secretary) dari Himbara pada hari Sabtu, kita kemudian memilah masalahnya seperti apa, apa sih yang tersebut kemudian dirasakan oleh masyarakat,” paparnya.
Dia mengaku, ada kegelisahan di area benak rakyat bila uang tabungan merekan digunakan sebagai modal BPI Danantara. Rasa takut ini merujuk pada persoalan hukum sejenis yang dimaksud pernah terjadi di dalam Malaysia.
“Karena kan ‘wah ini nanti pemeriksaannya gimana? Ada jaminan gak kemudian uang kita sanggup dikelola dengan baik di area sana (Danantara), jangan-jangan kemudian ilang, serupa berkaca dengan perkara yang terjadi di area Malaysia,” beber dia.
“Nah kami pada waktu ini memberikan sosialisasi untuk publik sejauh ini untuk memberikan keyakinan pada rakyat bahwa jangan khawatir mengenai semuanya pengawasan, penjagaan mengenai kelembagaan ini dijalankan oleh Kementerian BUMN,” lanjut Putri.
