JAKARTA – Penerapan substansi bakar minyak ( BBM ) dengan standar Euro 4 dinilai telah harus mulai diterapkan meskipun secara bertahap di dalam kota-kota besar Indonesia untuk menekan polusi udara. Hal itu penting untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 atau pun untuk menggapai target peningkatan perekonomian 8% yang dicanangkan pemerintah.
Dalam Editorial Pertemuan bertajuk “Mendorong BBM Berkualitas di tempat Indonesia” yang digelarInstitute for Essential Services Reform (IESR) bersatu Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), dan juga Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Selasa (17/12/2024), terungkap bahwa peningkatan kualitas BBM berdampak secara langsung terhadap peningkatan aspek lingkungan, kemampuan fisik kemudian juga ekonomi.
Berdasarkan kajian yang dimaksud dijalankan IESR di dalam Jabodetabek, penerapan BBM berstandar Euro4 mulai dari 2025 hingga 2030 dapat mengempiskan polusi udara, termasuk menurunkan polutan particulate matter (PM) 2,5 hingga 96% juga SOx, NOx hingga 82-98%. Sebaliknya, tanpa perubahan, beban polusi dari kendaraan diestimasi akan meningkat sekitar 30-40% pada 2030 seiring meningkatnya total kendaraan dan juga aktivitas transportasi.
Diketahui, BBM Euro 4 mempunyai isi sulfur setara 50 ppm. Sementara, lebih lanjut dari 90% BBM yang beredar di tempat pangsa Indonesia masih miliki zat sulfur tinggi, mencapai 150-2.000 ppm, tergantung jenisnya. Tingginya zat sulfur di BBM yang disebutkan menyebabkan penurunan kualitas udara, yang pada akhirnya memunculkan kesulitan kesehatan, dan juga berujung padatingginya biaya pengobatan.
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengungkapkan, polusi udara di dalam Ibukota Indonesia sudah menambah beban biaya kebugaran terkait polusi seperti pneumonia, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), serta penyakit jantung iskemik. Informasi BPJS menunjukkan, klaim perawatan terkait polusi udara di area Ibukota hampir mencapai Rp1,2 triliun pada 2023, dengan penyakit jantung iskemik berkontribusi sebesar Rp471 miliar juga penyakit influenza, juga pneumonia sebesar Rp409 miliar. Tak semata-mata menyebabkan biaya untuk pengobatan, turunnya tingkat kondisi tubuh akibat polusi menurutnya juga menekan produktivitas, yang mana akan menjadi penghambat tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045 yang harus didukung sumber daya manusia yang sehat dan juga produktif.
“Karena itu, Indonesia perlu segera menerapkan Euro4 dengan didukung kebijakan yang terintegrasi, disertai dengan pengawasan juga penegakan aturan yang ketat. pemerintahan perlu menegaskan kesiapan kilang domestik untuk memenuhi BBM Euro 4. Meski membutuhkan pembangunan ekonomi signifikan, kolaborasi pemerintah juga swasta di teknologi juga infrastruktur kilang akan mengakibatkan khasiat yang mana jarak jauh lebih tinggi besar bagi lingkungan, kesehatan, dan juga ekonomi,”ujar Fabby.
Analis Kebijakan Lingkungan IESR Ilham RF Surya pada pemaparannya mengakui bahwa penerapan Euro 4 akan berimplikasi pada peningkatan biaya produksi BBM sekitar Rp200-Rp500 per liter. Karena itu, tegas dia, pemerintah perlu mempersiapkan ruang fiskal untuk mengantisipasi dampak perekonomian dari penerapan Euro 4 tersebut. otoritas menurutnya juga perlu menyiapkan skema pembiayaan peningkatan biaya produksi BBM dengan berbagai skenario, apakah ditanggung oleh pemerintah, dibebankan untuk konsumen atau dengan membatasi akses BBM bersubsidi bagi kelompok warga tertentu.
Di sisi lain, kata Ilham, peningkatan biaya produksi BBMjuga akan dibarengi dengan turunnya biaya kondisi tubuh dengan membaiknya kualitas udara. Hal itu dapat “mengurangi” beban kenaikan biaya produksi BBM berstandar Euro 4. “Total penurunan beban biaya dari pengurangan klaim BPJS untuk perawatan ketiga penyakit ini pada 2030 diperkirakan mencapai Rp550 miliar dengan rincian pneumonia sebesar Rp246 miliar, jantung iskemik sebesar Rp268 miliar, lalu PPOK Rp36 miliar,” jelas Ilham.
Dalam diskusi tersebut, Direktur Pembinaan Rencana Migas Kementerian ESDM Mirza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah setuju untuk meningkatkan kualitas BBM secara bertahap sesuai peta jalan yang digunakan ada. Dia menambahkan, upaya itu juga dibarengi denganberbagai kebijakan lain yang mana juga mengarah pada upaya menekan polusi yang tersebut berasal dari sektor transportasi. “Pemerintah juga mendorongkebijakan lain seperti misalnya konversi motor konvensional menjadi motor listrik, atau pengembangantransportasi rakyat lainnya. Intinya bukanlah semata-mata dari BBM, tapi juga aspek-aspek lainnya,” papar Mirza.
