JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengakses ucapan menanggapi terkait kenaikan usia pensiun pekerja di tempat Indonesia yang tersebut terdaftar inisiatif Pemastian Pensiun (JP) menjadi 59 tahun.
Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani mengungkapkan jikalau implementasi kebijakan kenaikan batas usia pensiun menjadi 59 tahun yang disebutkan bukanlah merupakan kebijakan baru. Meski demikian, Shinta mengatakan, pada praktiknya pengaturan usia pensiun bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan untuk mengatur batas usia pensiun sesuai Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama yang digunakan disepakati secara bersama.
Lebih lanjut, APINDO mengingatkan dampak utama penyesuaian usia pensiun ini justru ada pada masa tunggu yang tersebut lebih banyak lama di pencairan kegunaan jaminan pensiun. Hal ini teristimewa bagi perusahaan yang digunakan menerapkan usia pensiun di dalam bawah 59 tahun, dimana pekerja perlu mengantisipasi pencairan kegunaan masa pensiun hingga masuk batas usia pensiun tersebut.
Kalangan entrepreneur juga menyoroti pentingnya sosialisasi dari pemerintah terhadap warga mengenai pemahaman terkait masa tunggu pencairan jaminan pensiun ini. Pemahaman ini penting agar publik memiliki masa persiapan menuju pensiun, teristimewa terkait literasi keuangan juga perencanaan masa depan.
“Dengan masa tunggu yang mana lebih banyak panjang untuk pencairan faedah pensiun, pemerintah sama-sama dengan perusahaan juga karyawan perlu bekerja serupa untuk meyakinkan pekerja kita miliki kesiapan finansial yang tersebut memadai,” ujar Shinta di keterangan resminya.
Kebijakan ini tidaklah juga merta menghambat perekrutan tenaga kerja baru, tetapi memerlukan penyesuaian yang dimaksud cermat berdasarkan kondisi masing-masing perusahaan serta strategi perusahaan mereka. Korporasi yang mana sedang melakukan ekspansi kegiatan bisnis tetap memperlihatkan dapat merekrut tenaga kerja baru sesuai dengan permintaan operasional.
“Dengan demikian, dampaknya terhadap perekrutan tenaga kerja baru akan sangat bergantung pada permintaan lalu strategi masing-masing perusahaan,” pungkas Shinta.
APINDO menilai perlunya menyikapi kebijakan ini secara bijaksana serta kolaboratif, sehingga dampaknya dapat dioptimalkan untuk kepentingan bersama, baik bagi karyawan, perusahaan, maupun keberlanjutan dunia bisnis secara keseluruhan.
